Bupati dan Ketua PWI Kaur Diundang HPN 2026 di Banten, Presiden Prabowo Hadir di Puncak Acara

KAUR, RADARKAUR.DISWAY.ID - Rangkaian Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Serang Banten yang akan digelar 6 - 9 Februari 2026 diprediksi akan dihadiri 3.000 wartawan dari seluruh Indonesia serta para undangan.

Panitia HPN 2026 menyajikan Konsep  berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain mengundang Ketua PWI Kabupaten dan Kota, panitia juga mengundang setiap kepala daerah, mulai dari Gubernur, Bupati dan walikota se-Indonesia untuk hadir pada acara puncak HPN tanggal 9 Februari 2026.

Puncak acara HPN 2026 akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah menteri dan para pejabat tinggi.

Pelibatan para kepala daerah pada puncak HPN 2026 sebagai bagian dari turut serta meningkatkan sinergitas antara wartawan dengan kepala daerah guna mendukung program-program pemerintah yang menjadi unggulan.

Bupati dan Ketua PWI Kaur Diundang HPN 2026 di Banten, Presiden Prabowo Hadir di Puncak Acara--ilustrasi

BACA JUGA:Kabar Baik dari Bengkulu, Produksi Padi Diproyeksi Menguat

BACA JUGA:Di Depan Kepala Daerah, Presiden Prabowo Ungkap Kekhawatiran Pemimpin Dunia Pecahnya Perang Dunia III

Bupati Kaur Gusril Pausi,S.Sos, MAP menjadi salah satu kepala daerah yang diundang pada acara puncak tersebut.

Mengusung tema "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat", peringatan tahun ini menekankan pentingnya ekosistem pers yang profesional sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan penjaga ruang publik dari informasi menyesatkan.

Media diharapkan berperan aktif dalam mempromosikan peluang investasi, sektor pariwisata, pengembangan UMKM, hingga industri kreatif.

Melawan Disrupsi dan Hoaks

Di era digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) yang kian masif, dunia pers menghadapi tantangan disrupsi yang besar, mulai dari perubahan model bisnis hingga fenomena zero-click content. 

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur Alek Septizon, MM menekankan bahwa peran pers dalam melakukan verifikasi dan check and recheck tidak bisa digantikan oleh teknologi manapun.

"Masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi publik yang benar. Pers memiliki tanggung jawab moral untuk memagari ruang publik dari hoaks yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan iklim usaha. Pemda Kaur siap bersinergi dengan pers dalam menjaga ruang publik agar tetap sehat dan kondusif," tegasnya.

Sumber: