Ruang Publik dalam Tekanan: Disinformasi, AI, dan Ketimpangan Wilayah

Jakarta, RADARKAUR.DISWAY.ID - Gelombang disinformasi di Indonesia dinilai bukan sekadar persoalan konten palsu yang beredar di media sosial, melainkan problem sistemik yang menyangkut literasi, model bisnis platform digital, hingga regulasi yang belum memadai. Di tengah situasi itu, kehadiran kecerdasan artifisial (AI) mempercepat sekaligus memperumit lanskap informasi nasional.

Ketua DigiBroadcast/Digital Media and Broadcasting (MASTEL), Neil R. Tobing, menyebut pihaknya bersama BBC menyusun policy brief dan roadmap penanganan disinformasi dalam kerangka membangun ketahanan informasi nasional. Namun, menurut dia, persoalannya tidak sederhana. “Kalau bicara kebijakan di Indonesia, ada tiga karakter utama dari ekosistem disinformasi di Indonesia,” ujarnya dalam rangkaian diskusi bertema Navigating AI in Newsrooms: Research Insights and Media Business Sustainability di Hotel Morrissey, Jakarta.

Pertama, rendahnya literasi digital. Dengan penetrasi pengguna media sosial yang mencapai sekitar 160 juta orang, kemampuan publik untuk memilah dan memilih sumber informasi yang kredibel dinilai belum tumbuh secara sistemik.

Kedua, ketergantungan tinggi terhadap platform digital yang mengandalkan trafik dan engagement sebagai model bisnis. Pola ini memang tidak secara langsung menciptakan disinformasi, tetapi mempercepat penyebaran konten emosional, yang kerap menjadi medium subur bagi informasi menyesatkan.

BACA JUGA:Kisah Tragis Anak Semata Wayang RA Kartini, Dituduh Terlibat PKI dan Dibebaskan Soekarno

BACA JUGA:Benarkah Setiap Manusia Memiliki Qorin, Diriwayatkan dalam Shahih Muslim Cara Menundukannya!

Ketiga, regulasi yang masih bersifat reaktif dan kasus per kasus. Dalam situasi krisis, ketiadaan aturan yang jelas kerap melahirkan respons yang tidak seragam. Neil mencontohkan peristiwa Agustus lalu, ketika respons terhadap demonstrasi berbeda antara media televisi dan media sosial, memicu kebingungan hingga situasi tak terkendali.

Menurut dia, ketika tiga karakter tersebut bertemu dengan teknologi AI, penyebaran disinformasi menjadi semakin cepat dan terkoordinasi. Dampaknya bukan lagi sporadis, melainkan berisiko secara sistemik terhadap stabilitas informasi publik.

Sementara itu, Founder dan CEO Kabar Grup Indonesia, Upi Asmaradhana, mengingatkan bahwa tantangan disinformasi di Indonesia Timur memiliki dimensi yang berbeda. “Itu adalah kawasan yang sebenarnya dari segi politik, sosial, dan demokrasi itu sesuatu yang berbeda dari kawasan barat Indonesia dan Kawasan tengah,” ujarnya. 

Karena itu, disinformasi dan misinformasi tak bisa semata dipandang sebagai masalah, tetapi harus diarahkan menjadi pintu masuk pemberdayaan. Upi menyebut upaya kolaboratif ini sebagai blessing in disguise bagi Indonesia Timur, sebuah momentum membangun kesadaran kolektif tentang imajinasi kebangsaan yang lebih adil.

Sejak Maret 2025, ia bersama jejaring media di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Gorontalo menggelar pertemuan di Makassar untuk merumuskan langkah bersama. Tantangan terbesar, menurut dia, bukan sekadar infrastruktur, melainkan literasi kognitif dan keberpihakan politik pemerintah terhadap kawasan tersebut.

Upi menilai roadmap nasional semestinya lebih memotret kebutuhan Indonesia Timur. Kolaborasi dengan kampus pun dilakukan, termasuk penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Negeri Makassar dan Universitas Hasanuddin, untuk membangun kesadaran politik dan literasi teknologi berbasis AI.

“Yang harus kita bangun adalah ekosistem informasi yang sehat di Indonesia Timur,” ujarnya. Media, kata dia, harus menjadi titik awal penyadaran publik, terutama di wilayah yang masih masuk kategori 3T yang memiliki kondisi terluar, terjauh, dan terisolir.

Dari perspektif gender, Pemimpin Redaksi dan Penanggungjawab Konde.co, Luviana Ariyanti, menyoroti sesuatu yang disebut sebagai kolonisasi data. Ia mempertanyakan kelompok yang memproduksi data dan teknologi, sementara jurnalis perempuan di Indonesia hanya sekitar 18–20 persen.

Sumber: