Ngaku Utusan Pimpinan, 4 Pegawai Gadungan KPK Ditangkap

JAKARTA, RADARKAUR.DISWAY.ID - Polda Metro Jaya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat orang yang mengaku sebagai utusan pimpinan KPK. Keempat pegawai gadungan KPK itu diamankan di wilayah JAKARTA Barat, pada Kamis malam 9 April 2026.

"Tim gabungan KPK dengan Polda Metro Jaya Jakarta mengamankan sejumlah 4 orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK dan dapat melakukan pengaturan penanganan perkara di KPK," tutur Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 10 April 2026.

Budi menambahkan, dalam penangkapan itu, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang sejumlah USD 17,400. Mereka diduga meminta uang kepada anggota DPR.

"Dalam modusnya, oknum ini mengaku sebagai utusan dari Pimpinan KPK, yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada Anggota DPR. Diduga permintaan ini bukan yang pertama kalinya," sambung Budi.

BACA JUGA:Prabowo Apresiasi Kejagung Selamatkan Rp31,3 Triliun dalam 1,5 Tahun: Bisa Bangun 34 Ribu Sekolah

BACA JUGA:5 Strategi Utama PT Pertamina (Persero) Hadapi Gejolak Energi Global 2026

Polisi membawa keempat orang tersebut ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sampai saat ini, Budi enggan mengungkapkan identitas keempat orang itu.

Melihat itu, Ia menghimbau kepada seluruh jajaran di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta berbagai unsur masyarakat lainnya, agar selalu waspada dan hati-hati dengan berbagai modus oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai pegawai KPK dan melakukan tindakan-tindakan kriminal, penipuan, pemerasan, ataupun yang mengaku dapat melakukan pengaturan perkara di KPK.

KPK mengajak masyarakat yang mengetahui adanya modus-modus tersebut agar segera melapor kepada Aparat Penegak Hukum setempat atau kepada KPK melalui call center 198, agar bisa segera ditindaklanjuti.

"Kami tegaskan bahwa dalam menjalankan setiap penugasan, Pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh KPK," tegas Budi.

BACA JUGA:Menteri Hukum Minta Standarisasi Global dalam pengelolaan royalti musik dan lagu

BACA JUGA:Panji Pragiwaksono bertemu Pelapor Kasus 'Mens Rea', Bicarakan Ini

Budi menegaskan, pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. Sehingga tidak benar jika ada pihak yang menjanjikan bisa ‘mengurus’ suatu perkara yang penanganannya dilakukan oleh KPK.

"KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga manapun sebagai ‘perpanjangan tangan’, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. KPK juga tidak pernah menerbitkan ataupun bekerja sama dengan media yang memakai nama KPK atau yang mirip dengan KPK," tegasnya.

Sumber: