Yusril : Tak Ada Lagi Celah Gibran Tempuh Jalur Hukum Soal Ijazahnya

JAKARTA, RADARKAUR.DISWAY.ID - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada lagi celah hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur pengadilan.

Yusril mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut telah bersifat final. 

Karena itu, menurutnya, upaya Gibran untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan berguna.

"Tidak ada, tidak ada (celah hukum). Putusan MK itu sudah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Bahkan akan mengeksekusi putusan," kata Yusril kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.

BACA JUGA:Tito Karnavian Bantah Dicekal ke Luar Negeri terkait Kasus Penyadapan

Yusril menjelaskan, Gibran juga tidak bisa mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkara tersebut karena dirinya bukan pihak yang menjadi tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan.

Sementara itu, dalam perkara yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana, Gibran tercatat sebagai tergugat intervensi sehingga memiliki hak untuk menempuh upaya hukum, termasuk banding, kasasi, maupun PK.

"Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Menurut Yusril, persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran telah melewati proses hukum hingga tingkat tertinggi. 

BACA JUGA:Ini Respons Surya Paloh terkait Wacana Pemakzulan Gibran

Dia menilai tidak ada gunanya apabila persoalan dengan materi yang sama kembali dibawa ke PTUN.

"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," tegasnya.

Yusril juga menilai putusan MA tersebut memuat pertimbangan hukum yang serius karena menyangkut persoalan demokrasi dan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Dia menyebut dalam pertimbangan putusan MA terdapat penilaian mengenai pelanggaran serius yang dinilai membahayakan kehidupan demokrasi.

Sumber: