Wapres Non-Parpol Mencuat: Solusi Stabilitas Politik dan Representasi Daerah

Wapres Non-Parpol Mencuat: Solusi Stabilitas Politik dan Representasi Daerah

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat, Prof. Dr. KH. M. Syarif--ilustrasi

JAKARTA, RADARKAUR.DISWAY.ID - Wacana pengisian posisi Wakil Presiden dari figur non-partai politik mencuat sebagai bagian penting dari upaya menjaga stabilitas nasional.

Usulan ini didasari pandangan bahwa kepemimpinan negara perlu terbebas dari penyanderaan kompromi serta tawar-menawar politik antar-parpol.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat, Prof. Dr. KH. M. Syarif, menegaskan bahwa kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan demi agenda politik sekelompok orang.

Menurut mantan Rektor IAIN Pontianak tersebut, ada dua syarat utama bagi figur Wapres, profesional dan tidak kontroversial.

BACA JUGA:Urusan Wapres No Comment, Soal Gibran Minta Maaf, PDIP : Ngomong Hari Ini, Besok Lain!!

"Stabilitas pemerintahan tidak diukur dari kekuatan atau senjata, melainkan dari tingkat kepercayaan (trust) publik kepada penguasa," ujar Syarif, di Jakarta, Rabu, 18 Nopember 2026.

Jika Wapres berasal dari parpol, potensi goncangan politik internal dan ketidakpercayaan masyarakat (distrust) akan lebih besar. Pemerintah pun berisiko terus berada di bawah intervensi kelompok politik.

Namun, Prof. Syarif juga mengingatkan agar independensi figur non-parpol tidak sekadar kamuflase atau menjadi boneka titipan kelompok tertentu.

Sebagai jalan tengah, pengisian Wapres dari unsur pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dinilai sangat relevan.

BACA JUGA:Keluhkan Aturan Baru BGN, Perwakilan Mitra BGN Jabar dan Jateng Geruduk DPR

Tokoh DPD membawa mandat asli dari daerah, bukan agenda parpol. Langkah ini juga menjadi sarana agar suara daerah yang selama ini kurang terdengar di pusat dapat diperhatikan secara nyata.

Dari sisi politik nasional, figur DPD dinilai aman dari risiko kemunculan "matahari kembar" di dalam pemerintahan.

Secara konstitusional, mekanismenya sudah jelas: Presiden mengusulkan dua nama untuk dipilih oleh MPR.

Saat ini, pimpinan DPD RI 2024–2029 diisi oleh Sultan Baktiar Najamudin selaku Ketua dan mantan Wakil Gubernur Bengkulu yang berpengalaman di DPD bersama tiga Wakil Ketua: GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: