Segini UMP DKI Jakarta 2027, Naik 7 Persen Lebih Dibanding 2026
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara resmi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027, melalui penandatangan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026, tepat pada Jumat (20/11) ini--radarkaur.co.id
JAKARTA, RADARKAUR.DISWAY.ID - Setelah lama ditunggu-tunggu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara resmi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027, melalui penandatangan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026, tepat pada Jumat (20/11) ini.
Dalam hal ini, jumlah besaran UMP Jakarta 2027 telah resmi naik hingga sebesar 7,1 persen ke kisaran Rp 6.136.941, dari angka sebelumnya yang berjumlah sebesar 5,729,876.
"UMP untuk 2027 sebesar Rp 6.136.941, setelah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp 407.065 atau 7,1% dibandingkan 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876.000," kata Pramono usai menandatangani perjanjian dengan ASEAN di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Penetapan ini merupakan komitmen pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengubahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.
"Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Namun, alhamdulillah, bisa diselesaikan lebih awal," ucap Pramono dalam sambutannya di Jakarta, pada Jumat (20/11).
Dalam menentukan besaran UMP Jakarta 2027 ini, Pramono menyatakan bahwa sejumlah faktor pun turut menjadi pertimbangan dalam menetapkan besaran angka UMP 2027 tersebut.
BACA JUGA:Bukan cuma Soal Korupsi, RUU Perampasan Aset Atur Pengembalian Ganti Rugi Korban Penipuan
Beberapa diantaranya diketahui meliputi kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (alfa).
"Mudah-mudahan semuanya berlangsung menjadi lebih baik. Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tidak melupakan kepentingan pengusaha," tegas Pramono.
Sebelumnya, hal serupa sendiri juga turut diutarakan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli.
Menurutnya, penetapan upah tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, namun juga harus dapat dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan.
BACA JUGA:Cerita Sukses Mantan TKI : Berawal dari Baca Buku, Sukses Bangun UMKM hingga Tembus Kurasi Ekspor
"Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan," tutur Yassierli.
Selain itu, Yassierli menambahkan, penentuan nilai alfa yang dilakukan oleh untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK juga memberikan Dewan Pengupahan Provinsi peran penting dalam memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi dan karakteristik perekonomian serta ketenagakerjaan masing-masing daerah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: