Perjuangkan Honorer jadi ASN, Bupati Datangi Rapat Panja

BENGKULU SELATAN (BS) - Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi menghadiri rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR RI perihal pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/03). Panitia kerja ini dibentuk bertujuan mengakomodir jumlah tenaga guru honorer yang terus melimpah jumlahnya namun belum diangkat menjadi ASN. Bupati BS, Gusnan Mulyadi,SE,MM mengatakan, persoalan mengenai belum adanya sosialisasi dan pemberitahuan secara tertulis dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait skema penganggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program satu juta PPPK, dan hingga saat ini pemerintah daerah belum melakukan pengusulan formasi pengangkatan PPPK untuk tahun 2021 dikarenakan belum adanya kejelasan dan penegasan terkait pembiayaan gaji dan tunjangan dari pemerintah pusat (APBN). “Benar, baru saja (hingga Magrib) kami rapat bersama panitia kerja (Panja) penangkatan GTK honorer menjadi ASN. Atas nama masyarakat BS khususnya tenaga honorer kami mengucapkan terima kasih kepada DPR RI Komisi X, dalam hal ini juga atas bantuan ibu Dewi Coryati selaku anggota DPR RI Komisi X dapil Bengkulu yang ikut memperjuangkan nasib tenaga honorer,” ungkap Gusnan. Lanjutnya, dalam forum rapat membuahkan beberapa kesepakatan yakni mendorong sekuat mungkin pemerintah (pusat), supaya pemerintah daerah untuk dapat mengangkat tenaga honorer terutama tenaga kependidikan agar dapat segera diangkat menjadi ASN dengan pembiayaan dari pemerintah pusat. Dalam rapat Panja tersebut, Panja tentang Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN) DPR RI Komisi X mendesak, pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan skema penganggaran untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program satu juta PPPK. Mendesak pemerintah untuk merubah regulasi supaya skema penganggaran dalam seleksi PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Mendesak pemerintah untuk membuka formasi dalam seleksi PPPK tahun 2021 bagi guru agama, guru olahraga, guru kesenian, guru muatan lokal, dan guru sekolah inklusi serta tenaga kependidikan. Mendesak pemerintah untuk memperpanjang waktu pendaftaran atau pembukaan program pengangkatan PPPK tahun 2021. Dalam rapat kerja tersebut dihadiri enam pemerintah daerah yakni Kabupaten Cianjur, Banyumas, Pasuruan, Kukar, Landak dan Bengkulu Selatan. Khusus Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan satu-satunya kabupaten se-Sumatera yang diundang karena dinilai paling getol memperjuangkan nasib serta kesejahteraan GTK honorer untuk menjadi ASN. "Dalam rapat tersebut DPR RI mendesak empat poin kepada pemerintahan," ungkap dia.(rjs)