"APAKAH harus menunggu ada perintah langsung Presiden seperti kasus premanisme di Pelabuhan Tanjung Priok, agar kawasan Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau akan aman" Demikian beberapa celetukan dan ciutan netizen menanggapi terjadinya kembali aksi kriminalitas di kawasan tersebut.
Kawasan jalan lintas Curup - Lubuk Linggau bak "neraka" bagi para pengendara kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor. Rasanya, kalimat keprihatinan atas berbagai aksi kriminalitas di zona "red criminal" tersebut tidak henti-hentinya disampaikan publik. Rasa jengkel, marah, dan bahkan kutukan atas aksi bengis para bandit dan begal jalan raya itu, sepertinya tidak mampu menghentikan amuk kriminal jalanan di kawasan tersebut. Entah sudah berapa banyak korban properti, cidera, cacat dan bahkan nyawa yang meregang akibat aksi brutal para penjahat. Entah sudah berapa banyak juga pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap dan dilumpuhkan oleh aparat kepolisian. Tapi anehnya, aksi kejahatan jalanan di kawasan tersebut tidak pernah berhenti dan selalu berulang. Apakah pendekatan keamanan dan hukum yang diterapkan yang kurang tepat, atau ada persoalan serius lain yang menjadi faktor determinan yang menyebabkan tingginya kriminalitas.
Kritik saya selama ini kepada pemangku kepentingan adalah seringkali cara penyelesaian tindak kriminal di kawasan tersebut dilakukan secara reaktif dan sporadis. Tidak ada upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dilakukan untuk mencari akar persoalan yang terjadi sebenarnya. Seringkali tindakan penegakan hukum baru dilakukan ketika sudah terjadi aksi kriminalitas, setelah kondisi kembali aman dan terkendali sepertinya tidak ada lagi upaya pencegahan secara berkelanjutan. Akibatnya para penjahat pun mengikuti pola dan ritme penegakan hukum di lapangan, ketika suasana lagi "panas" seperti saat ini pasca kejadian pembegalan mobil ambulans hampir dipastikan dalam beberapa waktu kedepan kondisi akan normal dan aman, karena para pelaku begal akan tiarap sementara waktu. Soalnya, mereka tahu bahwa akan ada operasi penegakan hukum dari aparat keamanan, baik dalam bentuk operasi intelijen terbuka dan tertutup, maupun operasi penegakan hukum berupa pengejaran dan penangkapan para pelaku kejahatan. Tapi sebaliknya, ketika kondisi penegakan hukum dan operasi pencegahan kembali kendor dilakukan, maka biasanya aksi kejahatan kembali akan berulang dan terjadi. Kira-kira begitulah pola yang terjadi selama ini berdasarkan pengamatan dan analisis saya.
Seingat saya sudah beberapa upaya dan pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah bersama aparat keamanan untuk mencegah dan memberantas aksi kriminal jalanan ini. Misalnya, pembangunan pos polisi dan kantor Koramil di titik kerawanan, serta patroli rutin. Pendekatan non hukum, seperti penyuluhan keagamaan yang melibatkan tokoh agama setempat. Namun pertanyaan mendasarnya, mengapa tindakan kriminalitas masih tetap tinggi ? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka diperlukan kajian mendalam dan komprehensif sehingga kita bisa memahami anatomi dan sekaligus taksonomi apakah akar persoalan sebenarnya yang menyebabkan kejahatan itu terjadi, sehingga bisa dibuat formulasi tentang cara apa yang efektif untuk menyelesaikannya.
Selaku dosen, selama ini saya sudah berusaha untuk mencari tahu dan mendapatkan jawaban ilmiah tentang akar masalah mengapa aksi kejahatan jalanan di kawasan tersebut terus terjadi ? Hal itu saya lakukan dengan cara mengajak para mahasiswa yang berasal dari daerah tersebut untuk melakukan penelitian skripsi mengangkat masalah fenomena kriminalitas dalam berbagai pendekatan. Setidaknya sudah ada beberapa mahasiswa yang saya bimbing, mencoba melakukan penelitian soal ini, ada penelitian yang melihatnya dari aspek hukum, pendidikan, agama, sosial, dan budaya. Dari hasil penelitian yang mahasiswa saya lakukan, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa faktor yang harus menjadi perhatian kita semua. Diantara, persoalan ekonomi (tingginya angka pengangguran di usia produktif), faktor pendidikan (banyaknya anak putus sekolah), faktor agama berkaitan dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, merebaknya peredaran Narkoba dan minuman keras, dan beberapa faktor lainnya. Walaupun beberapa penelitian mahasiswa ini masih belum begitu komprehensif, namun secara kualitatif setidaknya telah memberikan deskripsi sederhana tentang peta masalah yang terjadi.
Untuk sebab itu upaya penanganan kriminalitas di kawasan tersebut tidak bisa hanya dilakukan melakukan pendekatan keamanan dan penegakan hukum saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan lintas sektoral yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pranata sosial lainnya. Dengan demikian diharapkan ditemukan formula yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada, dan kedepan kita semua berharap aksi-aksi kejahatan di jalan tidak lagi dan kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi.
Sebagai bahan masukan, model yang dilakukan Pemda dan aparat keamanan Kabupaten Empat Lawang patut dijadikan contoh. Yakni, pelibatan penuh masyarakat dan komunitas setempat dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa dan wilayahnya masing-masing, melalui pos keamanan masyarakat. Bahkan, informasinya Pemda menganggarkan dana khusus di APBD untuk membantu pelibatan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya. Terbukti sejak dilakukan pendekatan berbasis masyarakat ini, kondisi kerawanan kriminalitas di daerah ini bisa ditekan, dan sudah hampir setahun ini kita tidak mendengar lagi ada aksi-aksi kejahatan di jalan, dan masyarakat dengan nyaman bepergian melawati kawasan tersebut tanpa rasa was-was.
Kita mendukung dan memberikan sporting tinggi kepada aparat keamanan setempat untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang tegas dan terukur. Kepada Pemda kita berharap segera ajak pemangku kepentingan berdialog untuk mencari formula yang tepat untuk mengatasi masalah ini dengan pendekatan berbasis masyarakat dan komunitas. Semoga kedepan kawasan ini menjadi contoh dalam menjaga keamanan dan ketertiban yang aman dan damai. Ingat negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Amin ????