ANGGOTA DPR BICARALAH!

Oleh Fahri Hamzah

TEMAN-teman yang punya pendapat lain soal COVID19 dan vaksinasi seharusnya dilindungi haknya berbicara. Ini negara bebas bicara! (Pasal 28 UUD 1945). Tapi kalau khawatir kena senggol maka suplai datanya ke DPR RI, biar mereka yang bicara, mereka kebal. Kita bagian cari nafkah aja. Sewaktu jadi anggota DPR RI saya menyadari betul hak imunitas yang saya punya. Kebenaran dan fakta dapat dikatakan sepenuhnya. Seorang wakil rakyat mulutnya tak tersentuh hukum. Meski tetap bisa dilumpuhkan melalui parpol, sebagai wakil rakyat saya gak bisa diganggu gugat. Kedepan, kita harus memperjuangkan UU yg menegaskan bahwa status wakil rakyat DPR/DPRD tidak hilang karena dipecat partainya. Seperti presiden, gubernur, walikota dan bupati, imunitas anggota DPR RI dan independensinya dari parpol adalah masa depan sistem perwakilan yang sehat. Sekarang ini, wakil rakyat sangat tersandera terutama oleh partainya. Ini yang menyebabkan terjadinya sumbatan aspirasi rakyat. Terlalu banyak fakta memilukan berserakan tapi tak ada yg menjurubicarakan. Sebenarnya ini berbahaya jika ada ledakan. Partai politik harus waspada. Dalam krisis, bukan rakyat yang harus dibungkam dianggap “lalat politik” tapi justru saluran komunikasi resmi yang harus dibuka. Itulah fungsi inti wakil rakyat sebagai representasi. Makanya disebut “House of Representative” atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR harus bicara! Menyedihkan bahwa terlalu banyak kebijakan yang tidak dipersoalkan oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI. Akhirnya rakyat ngomel sendiri dalam kesulitannya lalu didatangi polisi. Sudah jatuh ditimpa tangga pula. Ini sangat tidak baik baik iklim demokrasi kita. Ayolah bapak-bapak wakil rakyat di DPR RI dan DPD RI serta seluruh lembaga perwakilan di daerah. Ambil alih percakapan ini. Bagi-bagi bantuan (apalagi pakai uang negara) bukan tugas legislatif, eksekutif punya jaringan kerja yang sempurna. Tugas kalian bicara, jangan diam saja!(**)