APBD-P Ditolak, Honor Petugas DLHK Terancam Tak Dibayar

RADARKAUR CO ID BENGKULU SELATAN BS Honor petugas Tempat Pembuangan Akhir TPA kru sampah petugas supir dan petugas alat berat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Kabupaten Bengkulu Selatan BS terancam tidak dibayar Pasalnya DLHK Kabupaten BS tidak memiliki anggaran untuk melakukan pembayaran honor kepada mereka Sebab APBDP Kabupaten BS ditolak verifikasi oleh Gubernur Bengkulu BACA JUGA https radarkaur rakyatbengkulu com pipa bocor sawah meluap BACA JUGA https radarkaur rakyatbengkulu com minta pemerintah evaluasi pembagian urusan pemerintah pusat daerah Kepala DLHK BS Ir Jonior Hafis MAP membenarkan empat bidang tenaga honorer DLHK Kabupaten BS terancam tidak dibayar yakni petugas TPA kru sampah petugas supir dan petugas alat berat Parahnya lagi akibat APBD P ditolak diverifikasi oleh Gubernur Bengkulu Biaya tranportasi juga terancam hangus sehingga berimbas pada pelayanan sampah yang ada di Kabupaten BS Honor petugas kita sebulan terancam tidak dibayar dan uang bensin kita juga terancam hangus Karena kita tidak memiliki anggaran lagi untuk membayar honor dan uang bensi kita membutuhkan anggaran yang besar kurang lebih sebesar Rp 110 juta ujarnya Selasa 02 11 Dirinya mengaku akan mengalihkan sebagian dana bensin kendaraan dinasnya Ke kendaraan pengangkut sampah Sebab jika tidak begitu maka kinerja pengambilan sampah yang ada di Kabupaten BS tidak akan berjalan maksimal Dirinya mengaku jika pelayanan sampah yang ada di Kabupaten BS tidak begitu maksimal karena disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada di DLHK BS BACA JUGA https radarkaur rakyatbengkulu com tegaskan perda razia ternak harus dilakukan Langkah yang akan kita ambil terutama saya akan mengurangi perjalanan menggunakan kendaraan dinas Supaya biaya bensin kendaraan dinas bisa digunakan ke kendaraan pengangkut sampah Sebab APBDP ditolak di verifikasi oleh Gubernur sangat berimbas terutama kepada kita ini ujarnya Terpisah Bupati BS Gusnan Mulyadi SE MM mengatakan APBDP Kabupaten BS tahun 2021 sudah dilaksanakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif bahkan sudah disampaikan ke Gubernur namun ditolak Gubernur Bengkulu Dr drh H Rohidin Mersyah MMA karena pengesahan anggaran terlambat disampaikan Sehingga menyebabkan APBDP tidakk bisa dicairkan meskipun demikian Pemkab BS tetap berusaha mencairkan melalui pergeseran anggaran dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah Perkada Terkait dengan belum bisa dibayarkannya honor petugas DLHK BS dirinya berharap bisa dicarikan solusi untuk membayarkan honor DLHK Karena hal itu merupakan kewajiban para petugas DLHK jika memang tidak ada solusi nanti maka pihaknya akan mencari solusi untuk membayarkan honor para petugas yang belum bisa dibayarkan Ya APBDP BS Tahun 2021 kita pastikan tidak bisa dicairkan karena keterlambatan dan disebabkan oleh pihak eksekutif dan legislatif ujar dia rjs radarkaur co id