RADARKAUR.DISWAY.ID, BINTUHAN – Wakil Gubernur Bengkulu DR H Rosjonsyah, S.Ip, M.Si mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kaur saat ini tinggi sekali. Yakni mencapai 18, 47 persen dari jumlah kepala keluarga. Sehingga Kabupaten Kaur menjadi kabupaten/kota termiskin ke-2 se-Provinsi Bengkulu.
Apalagi tahun ini pihaknya TKPK Provinsi baru mendengar adanya penduduk di Kabupaten Kaur dengan wilayah miskin ekstrim.
BACA JUGA:BREAKING NEWS : 6 Besar CK Bawaslu Provinsi Bengkulu, Ada Kejutan Dari Bocoran Sebelumnya
BACA JUGA:2 Perkelahian Pakai Sajam, Pesta Malam Masih Dibolehkan
Rosjonsyah mengatakan angka kemsikinan di Kabupaten Kaur itu masih sangat tinggi dibandingkan dengan rata- rata standar nasional.
Kondisi itu disampaikan wakil gubernur pada rapat koordinasi penanganan penanggulangan kemiskinan yang digelar di Aula Lantai 3 Pemda Kaur, Selasa (2/8/2022). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur DR H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si didampingi Bupati Kaur H.Lismidianto,SH,MH dan Wakil Bupati Herlian Muchrim, ST.
Rapat dihadiri Sekda Kaur, Asisten I, II, III, staf ahli, Kepala Bappeda, Forkopimda, seluruh kepala OPD Pemda Kaur dan ketua forum APDESI kecamatan serta seluruh tamu undangan.
BACA JUGA:Pemain Ribut, Turnamen Sepak Bola Diberhentikan
BACA JUGA:19 Sekolah Tak Punya Kepala
Wakil gubernur menyampaikan bahwa kehadiran TKPK Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi ke tim TKPK Kabupaten Kaur.
Untuk memastikan apakah program penanganan dan penanggulangan kemiskinan sudah sejauh mana berjalan.
Pihaknya juga memperhatikan pembentukan pusat kesejahteraan sosial (Puskessos) per desa. Pembentukan itu dilihatnya masih sebagian dan perlu dilanjutkan pembentukan puskessos ke setiap desa.
"Jadi segeralah untuk membentuk puskesos itu dulu, per desa itu ada puskessos-nya," ucap Rosjansyah.
Dengan demikian Ketua TKPK Provinsi meminta Bupati Kaur dan Wakil Bupati sekaligus Ketua TKPK Kaur untuk membuat tim setiap kecamatan dan desa untuk pengambilan data kembali.
BACA JUGA:Musim Durian Tiba, Satu Buah Rp 20 Ribu
BACA JUGA:Masuk 40 Besar Event Kihajar
Data penduduk dan penerima bantuan untuk diperbaiki ulang supaya tidak semua masyarakat, apalagi yang sudah mapan dan memiliki rumah permanen masih di cap miskin penerima bantuan.
Seperti yang terjadi saat ini rumah orang kaya di cap dengan stiker miskin.
"Jadi data - data yang seperti itu akan dihapuskan. Dengan bukti data yang ada diajukan melalui Pusdatin Mensos untuk menghapusnya. Kalau dibiarkan seperti ini saja sampai kiamat pun Kaur begini saja. Itulah upaya kami datang dan berkoordinasi ke Kabupaten Kaur mudah- mudahan ada perubahan untuk kabupaten Kaur," paparnya.(kom)
BACA JUGA:Rekam Jejak Peserta JPTP Ditelusuri Pansel
BACA JUGA:33 Orang Calon Mahasiswa STIT Al Wasi' Ikuti Seleksi