BENGKULU SELATAN (BS),RADARKAUR.CO.ID - Pemkab BS memastikan program pengendalian inflasi daerah kembali dilanjutkan di tahun 2023 ini. Bahkan, penanganan inflasi ini merupakan agenda dan jadi program setiap tahun pemerintah.
Namun demikian, bentuk dan program yang akan dilakukan Pemkab BS pada tahun ini kemungkinan tidak jauh berbeda dengan program dan bentuk kegiatan yang di tahun lalu.Tapi tujuannya tetap sama yakni, penanganan inflasi daerah.
Sekda BS Sukarni Dunip, SP, M.Si menyebutkan, penanganan inflasi daerah tetap ada setiap tahun. Karena pemerintah punya kewajiban untuk melakukan pengawasan inflasi. Penanganan inflasi ini tetap dianggarkan di masing-masing OPD terkait.
Mulai dari program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga miskin, program subsidi kebutuhan pokok, operasi pasar atau pasar murah dan program-program yang sifatnya insidentil.
BACA JUGA:Penanganan Inflasi di BS, Menjadi Program Setiap Tahun
BACA JUGA:Guru SDN 61 Kaur Rapat Memasuki Semester Genap
"Program penanganan inflasi kan sudah jadi kewajiban pemerintah setiap tahunnya. Hanya saja, bentuk penanganannya yang mungkin berbeda. Ada skala besar dan kecil," ujar Sekda.
Sekda menambahkan, untuk program berkelanjutan juga tetap dianggarkan melalui OPD terkait. Seperti pengadaan ketahanan pangan berupa pengadaan bibit. Dengan harapan masyarakat dapat terlibat dalam penanganan pengendalian naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
Salah satunya dengan membiasakan menanam sendiri tanaman di pekarangan.
"Sejak tahun 2022 lalu banyak program yang telah dilakukan oleh Pemkab Bengkulu Selatan dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah. Mulai dari menyalurkan bantuan kepada warga kurang mampu hinga menyalurkan bantuan kepada pelaku UMKM," demikian Sekda.
BACA JUGA:Guru PNS Dan Honorer SMAN 4 Kaur Di Cek Bacaan Quran
Terpisah, Kadis Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkop-UM) BS Binagransya, SP, MM mengaku, penanganan inflasi di bidang UMKM tahun ini dipastikan berlanjut.
Pihaknya akan kembali akan menyalurkan BLT dampak kenaikan harga Bahan Bakar (BBM). Bahkan, bantuan paket sembilan bahan pokok (Sembako) bagi pelaku UMKM telah dianggarkan pada APBD murni tahun ini Rp 250 juta.
"Benar, BLT BBM untuk UMKM akan kami salurkan kembali tahun ini. Namun untuk penerima bantuan dipastikan akan menyasar pelaku UMKM yang belum menerima bantuan pada tahun 2022," pungkas Binagransya.