BENGKULU SELATAN (BS), RADARKAUR.CO.ID – Seluruh OPD Pemkab BS harus segera menyiapkan semua dokumen pertanggung jawaban laporan keuangan tahun 2022 lalu.
Karena, Februari mendatang mereka akan menghadapi pemeriksaan rutin audit rinci Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu.
"Setiap tahun pemerintah daerah akan menyampaikan laporan keuangan konsolidasian kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Jadwalnya paling lambat, tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk itulah, saya minta agar OPD segera siapkan laporan penggunaan uang yang telah dilakukan," tutur Sekda BS Sukarni Dunip, SP, M.Si, Rabu (11/1).
Dijelaskan Sekda, laporan yang dimaksud merupakan laporkan hasil konsolidasi dari OPD Pemkab BS.
BACA JUGA:Tes Psikologi: Tebak Gambar Mana yang Bukan Keluarga? Ungkap Seberapa Penting Keluarga Untukmu!
BACA JUGA:Tertipu Toko Online di Sosmed
Mulai dari terkait semua laporan pertanggungjawaban keuangan, hingga laporan rekomendasi aset dalam aplikasi SIMDA.
Sukarni mengaku, BPK akan melakukan proses pemeriksaan berdasarkan laporan keuangan BPK dua tahap. Audit pendahuluan dan audit terinci.
“Diharapkan kepada OPD untuk segera menyiapkan dokumen-dokumennya. Karena BPK akan melihat seberapa besar tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta, seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah menjalankan Sistem Pengendalian Intern (SPI),” jelas Sukarni.
Untuk itu, Sekda berharap, dalam menghadapi proses pemeriksaan pendahuluan BPK ini.
BACA JUGA:Benarkah Gampang Jatuh Cinta Itu Fake Love? Simak 7 Alasan Menurut Psikolog
BACA JUGA:Ria Ricis Ajak Anaknya Naik Jetski, Baby Moana Dikhawatirkan Terkena Shaken Baby Syndrome
Dia berharap sekaligus meminta kepada seluruh OPD untuk menyiapkan dokumen pendukung pemeriksaan. Baik itu laporan keuangan, aset dan lainnya.
Diantaranya, laporan fungsional bendahara pengeluaran dari bulan Januari hingga Desember 2022. Daftar rekening koran bendahara pengeluaran.
Berita acara pemeriksaan kas dan register penutupan kas yang telah diperiksa Inspektorat Daerah. Serta dokumen-dokumen lainnya yang menjadi pendukung.