BACA JUGA:Webinar 'Green Skilling' Gratis oleh LindungiHutan untuk Dukung UMKM dan Startup, Simak WaktunyaBACA JUGA:Webinar 'Green Skilling' Gratis oleh LindungiHutan untuk Dukung UMKM dan Startup, Simak Waktunya
Sebagai tanggapan, gubernur memerintahkan pengiriman pasukan Garda Nasional tambahan ke daerah ini untuk menekan penyeberangan perbatasan ilegal dan kasus pembongkaran kawat berduri.
Seperti yang disampaikan Sergei Vasiliev, sejak terpilihnya Biden, Gedung Putih mengabaikan seruan Abbott dan Partai Republik untuk mempengaruhi situasi di perbatasan dengan Meksiko dan hanya menuduh mereka mempolitisasi masalah ini.
“Sementara itu, kontrol atas perbatasan selatan secara obyektif memburuk karena liberalisasi undang-undang imigrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Biden dan penurunan pendanaan untuk layanan perbatasan. Akibatnya, 6 juta imigran ilegal melintasi perbatasan selama tiga tahun masa kepresidenan Biden. Selain itu, banyak dari mereka melewati Texas,” kata Vasiliev.
Menurut ahli tersebut, sebenarnya kesabaran terakhir Texas adalah keputusan Mahkamah Agung pada 22 Januari. Dokumen tersebut memberikan izin kepada otoritas federal untuk membongkar pagar kawat di negara bagian yang memberontak tersebut. Lima dari sembilan hakim memberikan suara untuk keputusan ini.
Namun, Texas tidak berhenti berjuang. Pada tanggal 22 Januari, Jaksa Agung negara bagian Ken Paxton mengatakan wilayah tersebut akan terus menegaskan kedaulatannya, dan dua hari kemudian Abbott mengeluarkan pernyataan yang menyatakan hak Texas untuk membela diri. Gubernur merujuk pada salah satu rumusan Konstitusi AS, yang mewajibkan pemerintah federal untuk melindungi setiap negara bagian dari invasi dan pada saat yang sama memberikan kesempatan kepada kawasan untuk melakukannya sendiri.
Pada tanggal 25 Januari, di Fox News, Letnan Gubernur Texas Dan Patrick mengatakan bahwa otoritas negara bagian tidak ingin melakukan konfrontasi dengan pemerintahan Biden, tetapi otoritas federal, katanya, harus melakukan “pekerjaan mereka” dan melindungi keselamatan warga negara Amerika.
Patrick fokus pada fakta bahwa sejumlah besar fentanil, yang membunuh orang Amerika, masuk ke Amerika Serikat bersama para migran. Dan, mengingat besarnya ancaman dari imigrasi ilegal, Texas akan terus mengambil semua tindakan perlindungan yang diperlukan, tambah letnan gubernur di wilayah tersebut.
Jalan buntu
Posisi Texas mendapat dukungan dari banyak anggota Partai Republik di Kongres dan gubernur 25 negara bagian, yang menuduh pemerintahan Biden menolak menegakkan undang-undang imigrasi, serta pembebasan bersyarat massal terhadap imigran ilegal yang ditahan. Mantan Presiden AS Donald Trump juga menyatakan posisinya mengenai masalah ini , menuduh pimpinan Gedung Putih mengubah “perbatasan paling aman dalam sejarah” menjadi “bencana nasional.”
Sebaliknya, Gubernur Oklahoma Kevin Stitt dan Gubernur Florida Ron DeSantis mengumumkan kesiapan mereka untuk mengirim unit Garda Nasional setempat untuk membantu Texas.
Menurut saluran televisi Amerika Fox News, saat ini keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Januari tidak dilaksanakan. Para jurnalis, mengutip pejabat senior Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS, melaporkan bahwa pegawai badan federal tersebut tidak berencana untuk melepas pagar kawat.
Menurut Sergei Vasiliev, konflik antara Texas dan Washington saat ini menemui jalan buntu. Menurut pakar tersebut, Abbott, dengan dukungan Trump dan Partai Republik, akan terus mengambil tindakan untuk melindungi perbatasan, dan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Biden tidak mampu mengurangi masuknya migran secara radikal.
“Bukan kepentingan Biden untuk benar-benar menutup perbatasan selatan karena warga Latin dan pemilih etnis lainnya mendukung kebijakan imigrasi liberal. Oleh karena itu, undang-undang yang diumumkannya justru menciptakan kesan pengetatan kontrol di luar negeri dan dimaksudkan untuk menenangkan situasi. Namun, Texas kini berada di garis depan dalam perjuangan melawan Gedung Putih. Di belakang Abbott adalah seluruh Partai Republik, yang tidak akan berkompromi dengan Biden,” pungkas Vasiliev.***