JAKARTA, RADARKAUR.DISWAY.ID - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.
Yusril menjelaskan, ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Karena itu, calon pengganti Gibran nantinya harus memenuhi ketentuan tersebut sebelum diajukan untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Menurut Undang-Undang MD3, calon itu harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu itu," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 12 November 2026.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa kewenangan untuk mengajukan dua nama calon wapres sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
BACA JUGA:Prabowo Hormati Keputusan Gibran Mundur dari Kursi Wapres: Dengan Berat Hati Saya Terima!
Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi maupun pihak lain sebelum menentukan dua nama yang akan disampaikan kepada MPR.
"Presiden mempunyai kewenangan penuh untuk mengajukan dua orang calon. Tentu Presiden bisa berkonsultasi dengan partai-partai koalisi atau dengan siapa saja, tetapi kewenangan untuk mengajukan itu ada pada Presiden," jelasnya.
Setelah menerima surat dari MPR mengenai kekosongan jabatan wapres, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon. Selanjutnya, MPR akan memilih salah satu dari dua nama tersebut dalam waktu paling lama 60 hari.
Yusril mengatakan MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk mempersiapkan proses kelembagaan, termasuk menyampaikan surat kepada Presiden terkait pengajuan dua calon pengganti wapres.
Pemerintah berharap proses pengisian jabatan wapres dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026. Namun, Yusril menyebut tenggat waktu 60 hari merupakan batas maksimal sebagaimana diatur dalam konstitusi.
"Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini," imbuhnya.
Ia juga mengatakan pihaknya akan memeriksa persyaratan setiap calon secara cermat agar persoalan terkait persyaratan calon wapres tidak kembali muncul dalam proses pengisian jabatan tersebut.