GAWAT!!! BENCANA SUMATERA, DARI KRISIS KEMANUSIAAN JADI KRISIS LEGITIMASI

Menurut kajian Deep Intelliigence Research (DIR), terdapat tiga klaster utama yang mendominasi percakapan publik, yaitu klaster kemanusiaan dengan fokus  percakapan soal kondisi korban dan kronologi bencana. Klaster kedua soal gugatan sistemik berupa munculnya pendapat publik yang menyebut bencana disebabkan oleh eksploitasi hutan dan tambang. Dugaan ini diperkuat dengan temuan kayu gelondongan di sejumlah lokasi banjir. Klaster ketiga adalah eskalasi politik yang mempertunjukan adanya kritik langsung terhadap figur otoritas pemerintah, atas keterlambatan penanganan bencana yang mulai dianggap sebagai krisis legitimasi negara dan kegagalan komunikasi publik.

Klaster percakapan ini mempertunjukkan kritik publik yang mengkritik kurangnya  kepekaan saat krisis bencana ekologi terjadi.

BACA JUGA:JMSI Usulkan Dahlan Iskan Raih Anugerah Dewan Pers 2025 Kategori Spirit Media Baru

BACA JUGA:KERASS! AMSI Bengkulu Kecam OJK Bengkulu 'Usir' Pemred dan Wartawan dari Grup Informasi dan Label Provokator

“Hal yang patut mendapat perhatian kita adalah munculnya narasi disintegrasi seperti kata kunci ‘Merdeka’ di wilayah Aceh dan Nias sebagai bentuk protes atas abainya pemerintah pusat. Hal ini menandakan bencana telah bertransformasi menjadi alat tawar politik yang berpotensi mengancam stabilitas nasional,” tambah Neni.

Rekomendasi Strategis DIR

Berdasarkan matriks risiko dan temuan peta isu dalam data kajian media monitoring ini, Deep Intelligence Research (DIR) merekomendasikan beberapa hal berikut; pertama, akselerasi status dan kehadiran simbolis, seperti misalnya segera menetapkan status bencana nasional untuk menjawab “suara keras” dari daerah seperti Nias dan Aceh, yang merasa terpinggirkan dalam masa-masa berat seperti saat ini. Menghadirkan simbol empati negara melalui kunjungan langsung pejabat tinggi, dan jika perlu menetap di lokasi  untuk meredam narasi "Pejabat Tak Berempati".

Rekomendasi kedua adalah transparansi dan penegakan hukum (gugatan sistemik). Hal ini bisa dilakukan dengan investigasi terbuka dan audit terhadap 31 perusahaan sektor ekstraktif di Sumatera yang diduga memicu bencana ekologis. Mempublikasikan hasil investigasi "kayu gelondongan" untuk menunjukkan bahwa negara berpihak pada keselamatan rakyat, bukan kepentingan korporasi.

Ketiga, mitigasi narasi dan kontra-disintegrasi. Hal ini bisa dilakukan dengan pendekatan dialogis segera dengan tokoh masyarakat dan aktivis lokal di pengungsian guna memutus rantai narasi separatisme organik. Mengaktifkan kontra-narasi di TikTok dan Instagram untuk mengimbangi konten provokatif dengan informasi pemulihan yang nyata dan transparan.

Keempat, penanganan krisis ekonomi mikro. Pemerintah agar terus mengintervensi harga pangan lokal di wilayah terdampak untuk meredam kemarahan akun-akun organik (human) yang menyuarakan krisis biaya hidup dan kelumpuhan logistik. Apalagi di tengah suasana Natal dan dilanjut dengan perayaan tahun baru, kebutuhan akan bahan pokok ini menjadi semakin mendesak. 

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi
Neni Nur Hayati
Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research (DIR) HP 082128182931

Sumber: