Satu Juta Formasi CPNS

JAKARTA – Pemerintah membukan lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 1 juta formasi. Fokus penerimaan pada tenaga medis dan penyuluh. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengeaskan pada 2021, pemerintah akan membuka penerimaan CPNS dengan kuota 1 juta. Menurutnya, rekrutmen CPNS sangat penting di masa krisis kesehatan seperti sekarang. “Bukan saja karena pandemi COVID-19, tapi juga untuk mengurangi angka stunting dan kematian ibu anak (KIA) di Indonesia,” katanya dalam keterangannya, Rabu (14/10). Diungkapkannya, beberapa formasi CPNS yang akan dibuka diutamakan adalah tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh. Disebutkannya, yaitu perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, penyuluh pertanian, penyuluh perairan dan sebagainya. “Penerimaan CPNS 2021, satu juta dulu, kita akan menambah perawat, bidan dan dokter umum, penyuluh pertanian dan perairan. Ini penting, sebab soal stunting yang masih sangat tinggi,” katanya. Dikatakannya, rekrutan CPNS di daerah akan direformasikan dengan kebijakan Presiden Jokowi, khususnya pada wilayah kebijakan kesehatan di masa dan pascapandemi COVID-19. “Di masa pandemi kami juga sudah menyiapkan rekrutmen pada posisi sistem yang ada, makanya saya sudah sampaikan ke PT Taspen agar segera memproses pensiunan PNS,” ujarnya. Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menginformasikan pelaksanaan seleksi CPNS formasi 2019 terkait jadwal rekonsiliasi integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Tahap pemberkasannya akan dilakukan secara digital. Termasuk juga pembahasan ketentuan-ketentuan teknis yang dapat membatalkan kelulusan peserta. Agenda pelaksanaan rencananya akan berlangsung pada 19 – 23 Oktober 2020 mendatang. “Misalnya menyangkut data Sertifikat Pendidik (Serdik) yang tidak linier dengan jabatan yang dilamar, menjadi topik diskusi kerja antara BKN sebagai Ketua Pelaksana Panselnas dengan Tim Penyelenggara Seleksi Instansi Pusat dan Daerah seluruh Indonesia,” katanya. Dia juga mengapresiasi seluruh pihak yang ikut terlibat menyelenggarakan SKD dan SKB CPNS 2019, baik untuk Tim CAT BKN dan seluruh panitia penyelenggara dari kementerian, lembaga, dan hingga tingkat pemerintah daerah. “Terutama untuk pelaksanaan SKB di tengah pandemi, saya ucapkan terima kasih kepada Tim Kerja di BKN dan khususnya Panitia dari Instansi Pemerintah yang tetap menjaga keselamatan peserta dan penyelenggara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di Tilok SKB,” ujarnya. Ditambahkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono, pelaksanaan SKB CPNS berakhir sesuai jadwal sesuai jadwal yang ditetapkan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yaitu pada 12 Oktober 2020. Di hari terakhir diikuti oleh 7 instansi daerah, termasuk 4 di antaranya yang menggelar ujian susulan. “Sekarang sudah tidak ada SKB. Itu (ujian susulan) terakhir, sekarang sudah tidak ada. Itu pas tanggal 12 (Oktober) kemarin,” katanya. Adapun 4 pemerintah daerah yang melaksanakan ujian susulan SKB pada Selasa kemarin yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, Pemkot Bogor, dan Pemkab Kepulauan Tanimbar. Sedangkan total peserta yang mengikuti ujian susulan SKB sebanyak 12 orang. Mereka merupakan peserta yang sempat terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga jadwal pelaksanaan tesnya harus diundur ke hari terakhir. Hingga 12 Oktober kemarin, tes SKB CPNS 2019 digelar di 314 titik lokasi (tilok) yang total diikuti 506 instansi, baik pusat maupun daerah. Sementara jumlah peserta keseluruhan mencapai 297.917 orang. Itu terdiri dari jumlah yang hadir sebanyak 293.035 orang, dan peserta yang tidak hadir sebanyak 4.020 orang.(gw/fin)

Sumber: