Sekolah Harus Dipastikan Jalani Prokes Ketat

JAKARTA – Pemerintah diminta tetap berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang jika memutuskan untuk melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021 seusai vaksinasi terhadap guru selesai dilakukan. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, jika pemerintah ingin menggelar PTM pada Juli mendatang, maka harus dipastikan semua sekolah menjalaninya dengan prokes ketat. “Jika PTM mau digelar Juli mendatang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap harus memastikan penyiapan PTM pada Juli 2021 secara ketat,” kata Retno di Jakarta, Jumat (26/2/2021). Menurut Retno, sebelum PTM dimulai, pemerintah harus memastikan sekolah sudah menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan atau standar operasional prosedur (SOP) adaptasi kebiasaan baru (AKB) di satuan pendidikan demi melindungi warga sekolah, terutama peserta didik, mengingat vaksin Covid-19 untuk anak-anak belum tersedia. “Pastikan 5 siap, yaitu siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orangtuanya, dan siap anaknya. Jika salah satu tidak siap, maka tunda buka sekolah tatap muka karena akan berpotensi menjadikan sekolah sebagai kluster baru,” tuturnya. Dengan begitu, kat Retno, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk merancang pengujian vaksin untuk usia anak agar herd immunity atau kekebalan kelompok terwujud. “Pasalnya, herd immunity sulit terwujud jika hanya pendidik dan tenaga kependidikan yang divaksinasi. Vaksin dimasukan ke tubuh untuk membantu sistem imun mempelajari virus dan melawannya tanpa harus sakit,” ujarnya. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendukung target Presiden Jokowi untuk membuka pembelajaran tatap muka di sekolah pada Juli mendatang. Karena itu, ia mendorong agar vaksinasi bagi lima juta tenaga pendidik harus segera dituntaskan. “Kami menilai target Presiden Jokowi untuk membuka sekolah dan mengadakan pembelajaran tatap muka Juli mendatang harus didukung. Dengan demikian ancaman loss learning bagi anak-anak kita bisa diminimalkan,” kata Huda. Huda juga menjelaskan, pembelajaran jarak jauh sebagai alternatif pola belajar selama pandemi Covid-19 banyak dikeluhkan siswa, guru, maupun orang tua siswa. “Berbagai kendala mulai dari keterbatasan kuota, minimnya gadget, hingga tidak meratanya akses internet membuat proses pembelajaran jarak jauh tidak berjalan maksimal,” terangnya. Sekertaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heri Purnomo meminta, pemerintah mengutamakan vaksinasi Covid-19 terhadap guru yang mengajar di zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19. Sebab, guru di zona merah lebih rentan tertular Covid-19. “Yang perlu buru-buru itu yang di zona merah karena perlu memberikan perlindungan dari penyakit itu. Kalau tidak ada perlindungan maka akan mengkhawatirkan nyawa guru,” kata Heri. Menurut Heri, sekolah yang mengadakan PTM berarti proses pembelajarannya telah berjalan normal. Adapun sekolah yang masih PJJ maka perlu diprioritaskan vaksinasi bagi para gurunya agar bisa kembali ke PTM di tahun ajaran baru 2020/2021. “Kurang tepat kalau diutamakan vaksinasi ke (guru) yang PTM. Justru yang PTM lebih aman ketimbang yang PJJ asumsinya, makanya mereka bisa laksakan PTM,” ujarnya. Kenati begitu, Heri optimis target vaksinasi semua guru dan tenaga pendidik dapat tuntas hingga Juni 2020. Dengan demikian, ia berharap tahun ajaran 2020/21 sudah bisa diselenggarakan PTM secara nasional. “Saya berpesan pada semua guru dan tenaga pendidik bahwa vaksinasi tak lantas menjadi kebal Covid-19 100 persen. Sekolah harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat sebagai bentuk pencegahan,” tegasnya. Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, bahwa pembelajaran tatap muka bisa dimulai setelah vaksinasi Covid-19 pada guru selesai dilaksanakan. Kemendikbud menargetkan vaksinasi Covid-19 pada sekitar 5 juta guru bisa selesai pada Juni 2021. “Kalau kita bisa menyelesaikan vaksinasi ini sampai dengan akhir bulan Juni, maka tahun ajaran berikutnya, pada Juli, bisa melakukan pembelajaran tatap muka,” kata Nadiem. Nadiem menekankan, bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan selama penularan Covid-19 belum terkendali. “Pada saat PTM nanti, sekolah harus tetap menerapkan Prokes,” ujarnya. Nadiem menuturkan, pemerintah saat ini tengah berusaha melakukan tindakan cepat supaya pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan lagi karena pelaksanaan pembelajaran dari jarak jauh dalam jangka panjang bisa mempengaruhi perkembangan anak. “Esensi dari kebijakan ini, dan kenapa tenaga pendidik itu menjadi salah satu yang prioritas adalah, sudah cukup lama anak-anak kita tidak sekolah tatap muka,” pungkasnya. (der/fin)  

Sumber: