Dewan Minta Dinas Lakukan Verifikasi Usulan BPUM

RADARKAUR.ID - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaur, Irwanto Tohir sudah mendengar soal kisruh terkait bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di masyarakat. Ia bahkan menyayangkan jika ada warga yang tidak memiliki usaha menerima bantuan, sedangkan warga yang mempunyai usaha justru menikmati bantuan itu. Untuk itu ia meminta kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM dan Perindag) Kabupaten Kaur untuk melakukan verifikasi calon penerima jangan sampai penerima UMKM salah sasaran. Apabila perlu petugas memastikan calon penerima benar-benar memilki usaha sesuai ajuan yang disampaikan. "Kita sudah mendengar dari masyarakat terkait bantuan UMKM, yang ada saat ini program kementerian banyak penerima tidak memiliki usaha. Apabila benar hal itu kita sangat menyayangkan," kata kepada Radar Kaur (RKa), Senin (12/4). Dikatakannya, program bantuan yang ada di kementerian bertujuan untuk membantu masyarakat. Khususnya UMKM yang ada di Kabupaten Kaur. Warga yang mengajukan bantuan lumayan banyak, dengan begitu maka alangkah baiknya kalau petugas Diskop UKM dan Perindag turun kelapangan sebelum data pemohon dikirim ke Kementerian Koperasi dan UKM. Menangggapi hal tersebut, Kabid Koperasi UKM Bendri Yandri,S.Pt berkilah bahwa yang menentukan penerima bantuan UMKM bukan pihak dinas. Pihaknya hanya mengajukan atau mengusulkan ke pihak kementerian. Namun ia tidak menerangkan apakah melakukan verifikasi atau tidak. "Diskop UKM dan Perindag hanya mengajukan data pemohon melalui layanan online. Sedangkan yang menentukan penerima bantuan pihak kementerian," kilah Kabid.(ujr)

Sumber: