Dewan Desak Bongkar Mafia Lahan dan Lanjutkan Program BJB

RADARKAUR CO ID BINTUHAN Anggota DPRD Kaur dari Fraksi Golkar Merza meminta Bupati Kaur H Lismidianto dan Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim ST menuntaskan lahan perkantoran Padang Kempas seluas 100 hektar milik Pemda Kaur Menurutnya hingga saat ini batas lahan masyarakat dan perkantoran yang ada di Padang Kempas tidak kunjung tuntas Merza menduga bahwa persoalan lahan perkantoran Padang Kempas akibat ada campur tangan mafia lahan Untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat khususnya masyarakat di wilayah perkantoran Padang Kempas agar Pemda Kaur sesegera mungkin menyelesaikan batas lahan perkantoran bongkar semua mafia lahan yang selama ini terus mencari keuntungan kata Merza saat menyampaikan interupsi pada Sidang Paripurna dengan agenda Penutupan Masa Sidang tahun 2021 dan pembukaan masa sidang kesatu tahun 2022 serte pengesahan Alat Kelengkapan Dewan AKD Senin 3 1 Dikatakan Merza sesuai dengan surat permohonan kepada Bupati dengan nomor 593 1011 B 1 2021 tentang evaluasi lahan perkantoran hingga saat ini belum ada realiasi dilakukan pemda Kaur Untuk itu diminta Pemda Kaur agar benar benar menuntaskan permasalahan tersebut Apalagi santer isu di masyarakat bahwa penetapan batas perkantoran Padang Kempas karena ada mafia lahan Dan apabila dalam evaluasi ada oknum atau Mafia Lahan silakan ditangani secara hukum Dengan begitu masyarakat akan merasa aman dan nyaman BACA JUGA Jokowi Subsidi Pertalite Pertamina Bilang Begini Resolusi 1 Dekade Usia 2 Digit Interupsi juga dilakukan oleh anggota DPRD Kaur Tri Wahyuni yang meminta program Bintang Jemput Bintang BJB terus dilaksanakan Karena menurutnya program BJB sangat bagus dan berkualitas Terkait dengan kritikan dua anggota DPRD Kaur Bupati Kaur H Lismidianto SH MH mengatakan program BJB memang bagus tetapi program tersebut berlaku bagi tingkat SMA Program BJB adalah gagasan pada masa kepemimpinan Kabupaten Kaur yang terdahulu Melihat dari mata anggaran yang mencapai Rp 24 miliar lebih Hal itu sangat besar Walaupun kemungkinan program BJB tidak dilanjutkan tentunya program pendidikan yang akan diluncurkan nantinya akan lebih baik karena bukan hanya siswa siswi tingkat SMA saja juga siswa siswi tingkat SD SMP hingga SMA Untuk program tersebut saat ini masih dalam kajian dan pembahasan sehingga nantinya akan benar benar berjalan Untuk program pendidikan saat ini masih dalam pembahasan dan diapstikan program yang akan diluncurkan akan meningkatkan kualitas kuantitas pendidikan di Kabupaten Kaur terang Bupati Sedangkan untuk masalah evaluasi lahan perkantoran segera akan dilakukan pendataan dan evaluasi Dan apabila ada hal hal yang tidak sesuai dengan data maka sudah tentu akan dievaluasi Begitu juga apabila ada oknum atau mafia lahan akan dituntaskan Pada Sidang Paripurna DPRD dengan agenda pembukaan dan penutupan masa sidang dan pengesahan Alat Kelengkapan Dewan AKD dipimpin oleh Waka II DPRD Kaur Alfensyah didampingi Waka 1 DPRD Juraidi S Sos hadir langsung Bupati H Lismidianto SH MH dan Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim ST Paripurna DPRD dengan tiga agenda pembukaan masa sidang pertama tahun 2022 penutupan masa sidang ketiga 2021 serta pengesahan AKD DPRD tahun 2018 2024 kata Wakil Ketua II DPRD Alfensyah Senin 3 1 Dikatakan Alfensyah paripurna dengan tiga agenda sekaligus dilaksanakan sesuai dengan jadwal sidang Sesuai dengan kesepakatan pimpinan fraksi dan ketua komisi ada perubahan Hal ini untuk penyegaran dan memberikan kesempatan bagi anggota DPRD dalam memberikan terobosan dalam memajukan Kabupaten Kaur terutama dalam pengawasan sebagai tugas pokok dan fungsi lembaga DPRD Kaur Dengan struktur AKD yang baru DPRD Kabupaten Kaur semakin baik dalam menjalankan tugas dan pengawasan yang ada tutup Waka II ujr

Sumber: