Reses DPRD, Warga Minta Solusi Lahan Prokimal

radarkaur.co.id, MAJE – Saat Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu H Herwin Suberhani, SH, MH menggelar reses di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje, Rabu (20/7). Warga menyambut antusias kegiatan ini.

Bahkan pada kesempatan ini warga mengeluhkan tentang lahan milik mereka yang masuk wilayah Prokimal. Mereka menyampaikan persoalan lahan ini dengan harapan ada solusi yang bisa diambil pemerintah Provinsi Bengkulu.

Reses ini dihadiri anggota Bhabinkamtibmas Polsek Maje, Kades Tanjung Beringin Nera Mayasopha, Kades Wayhawang Ahmad Marzuki, Ketua BPD, unsur pemerintah desa (Pemdes), tokoh agama, tokoh pemuda dan tamu undangan. Kegiatan ini berjalan lancar dan sukses.

Pada kesempatan ini Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi sempat meneteskan air mata dalam kegiatan ini. Sebab dia terharu, karena banyak sejarahnya di Desa Tanjung Beringin.

BACA JUGA: Limbah Tambak Udang Di Ambang Batas, Bupati : Masyarakat Jangan Terpengaruh Polemik

“Untuk menyelesaikan persoalan lahan warga ini harus dicari jalan keluarnya. Pemerintah provinsi dan Kabupaten Kaur secara bersama harus mencari titik temu. Supaya persoalan lahan antara warga dan TNI AL bisa tuntas dengan baik,” kata anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H Herwin Surbehani, SH, MH dihadapan warga dan tamu undangan.

Diakuinya, sebagai wakil rakyat siap menyuarakan keluhan masyarakat ini. Baik itu bidang pertambangan, kehutanan, perhubungan, limbah dan infrastruktur.

Karena dia sadar, ini merupakan tugas komisi III. Begitu juga masalah lahan berdasarkan versi warga miliknya, tapi diklaim TNI AL.

Dia paham kesedihan warga yang disampaikan. Apalagi lahan itu produktif, ada tanam tumbuhnya. 

BACA JUGA: Karya Bakti TNI AL Berlanjut Tahun Depan

“Aspirasi ini ditampung, akan menjadi catatan saya. Sehingga apa yang disampaikan warga ini akan disuarakan saat rapat paripurna. Saya akan berupaya mengurai persoalan ini, mudah-mudahan dapat solusi terbaiknya,” ujar Herwin.

Selaku Ketua Partai Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu H Herwin Suberhani, SH, MH, menyatakan, bahwa siap menyuarakan semua aspirasi warga. Namun semua itu harus ada data akurat.

Sehingga apa yang disuarakannya bisa dipahami oleh pemerintah. Perlu diketahui, pembangunan tidak semuanya kewenangan provinsi.

Ada pembangunan menjadi kewenangan desa, Kabupaten, provinsi dan kewenangan Pusat.

Sumber: