Kongres Dawet

Oleh: Dahlan Iskan

KEMARIN ada demo lagi di Malang. Temanya sama dengan dua demo sebelumnya: usut tuntas. Yang harus diusut adalah peristiwa 01-10-22: tragedi Stadion Kanjuruhan. Terakhir, 135 orang meninggal dunia.

Para pendemo umumnya berpakaian hitam-hitam. Membawa keranda hitam. Juga poster-poster warna hitam. Tulisannya yang putih: usut tuntas.

Mereka berjalan dari Stadion Gajayana menuju Balai Kota Malang. Sepanjang jalan suasananya duka: mereka  mengalunkan tahlil berlagu, seperti umumnya iringan pelayat menuju kuburan. Keranda hitam dan lima mayat putih dipikul di bagian depan iring-iringan itu.

"Apanya yang harus diusut tuntas? Kan polisi sudah metetapkan tersangka? Sampai 6 orang?" tanya saya.

"Masih ada yang harus bertanggung jawab lagi. Yakni ketua umum PSSI," ujar seorang Aremania. "Setidaknya harus mengundurkan diri," tambahnya.

Oh... Maksudnya begitu. 

Tidak hanya demo yang berlanjut. Corat-coret di pagar-pagar dan tembok kian banyak. Di seluruh kota. Terutama di dekat-dekat kantor polisi. Kian hari kian meluas. Bunyinya mirip-mirip: usut tuntas. Ditambah kata ACAB di sana-sini.

Demo Aremania ini berbeda dengan demo ormas atau buruh. Tidak ada teriakan-teriakan menghujat. Tidak ada orasi. Demo Aremania ini lebih mirip unjuk duka. Marahnya di dalam hati.

Bahkan pada demo pertama dulu lebih simbolis. Hari itu mereka juga menuju Balai Kota. Berkumpul di halaman kantor wali kota. Mereka menunggu kedatangan sang wali kota. Dalam diam. Begitu wali kota muncul, mereka serentak membalik badan, membelakangi wali kota.

Mereka tidak marah ke wali kota. Itu hanya simbolis agar wali kota segera mengeluarkan sikap. Setelah wali kota mendukung dilakukannya usut tuntas, para pendemo membalik badan lagi menghadap wali kota.

Yang juga menarik media adalah  demo tunggal. Seorang diri. Di perempatan jalan. Tujuannyi: agar diketahui Presiden Jokowi yang hari itu akan lewat di situ. Yang demo itu cewek: Ganis Rumpoko. Dia putri wali kota Batu. 

Demo berikutnya masih akan berlanjut. Rutin. Tiap hari Kamis. Sampai ketua umum PSSI mundur atau dimundurkan. 

Belum ada tanda-tanda ketua umum PSSI mengundurkan diri. Itu haknya. Tapi sudah ada hasil tim pencari fakta yang resmi dibentuk pemerintah. Sudah sangat tegas: ketua umum PSSI harus mengundurkan diri. Tentu ''keharusan'' di situ sifatnya moralitas. Tim pencari fakta, yang diketuai Menko Polhukam Mahfud MD, tidak punya kekuasaan untuk memecat ketua umum PSSI.

Sumber: