Golongan Ini Terima Bansos Lewat Kantor Pos, Segera Cek Skema dan Berkas yang Diperlukan

JAKARTA, RADARKAUR.CO.ID - Kabar Gembira! Kemensos umumkan kabar terbaru mengenai dana PKH dan BPNT 2023. 

Kabarnya, BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai dari pemerintah akan segera dicairkan secara tunai, bukan berupa bantuan sembako ataupun saldo e-warong seperti biasanya. 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerjasama dengan Kementerian Sosial menyepakati bahwa Bantuan Pangan Non-Tunai ini akan disalurkan lewat Bank Himbara dan BSI. 

Pencairan secara tunai ini disepakati dengan tujuan agar para penerima manfaat BPNT 2023  dapat  menggunakan dana tersebut untuk berbagai keperluan di luar kebutuhan sembako. 

BACA JUGA:Terbaru! Masa Sanggah Seleksi PPPK Guru 2022 Dimulai! Pastikan Kelulusanmu dengan Mengisi Sanggahan 

BACA JUGA:Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru 2022 Kabupaten Kaur Sudah Keluar! Cek Namamu disini

Dana bansos yang akan diterima jika diakumulasikan yakni Rp 2, 4 juta per tahunnya. Dengan rincian per periode KPM BPNT akan cair sebesar Rp 200.000 setiap bulannya. 

Bagi penerima yang belum mendapatkan bansos dari periode Januari dan Februari kemungkinan besar akan menerima BPNT 2023 pada bulan Maret sebesar Rp. 600.000 per penerima. 

Beberapa daerah memang dengan sengaja merapel pencarian bansos ini per tiga bulan agar dana yang dicairkan cukup besar dan para penerima manfaat bisa lebih puas membagi budget kebutuhan. 

Selain skema pencairan bansos lewat Bank Himbara dan BSI, pemerintah juga telah mempersiapkan skema penyaluran PKH dan BPNT 2023 melalui PT. Pos Indonesia dengan ketentuan bahwa hanya golongan masyarakat tertentu yang bisa mencairkan bansos lewat skema ini. 

BACA JUGA:Trio ‘Bali’ Kaur Primadona Wisata Pantai Estetik, Nomor 1 dekat Kota Bintuhan! 

BACA JUGA:Pencairan Program Sembako Lewat HIMBARA dan BSI, Cek Kartu dan Dapatkan Manfaatnya

Bagi masyarakat yang masuk golongan ini dapat segera mempersiapkan berkas yang dibutuhkan untuk mencairkan dana bansos melalui kantor pos terdekat. 

Skema ini dibuat oleh pemerintah guna memudahkan masyarakat yang kesulitan akses menuju cabang pencairan bansos atau karena minimnya info. Sehingga dibentuk skema penjadwalan yang dibuat pegawai PT. Pos ke rumah masing. 

Sumber: