Teror Terhadap Ketua BEM UGM Usai Kritik MBG, Natalius Pigai : Bukan dari Pemerintah

JAKARTA, RADARKAUR.DISWAY.ID - Teror dialami Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) usai menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terhadap hal itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memastikan pemerintah tidak terlibat dalam dugaan dugaan Teror terhadap Ketua BEM UGM. 

Menurut Pigai, dalamnegara demokrasi kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah hal yang sah, selama disampaikan dalam koridor etika dan bertujuan untuk perbaikan. Ia memastikan, negara selalu membuka ruang kritik bagi siapa pun.

“Kritik boleh, sepanjang untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Itu bagian dari demokrasi,” katanya.

Sehingga Pigai bahkan memastikan pemerintah tidak pernah dan tidak akan menggunakan hukum maupun cara-cara intimidatif untuk membungkam kebebasan berpendapat masyarakat, termasuk mahasiswa.

BACA JUGA:BREAKING NEWS: Satu Unit Rumah di Desa Suka Merindu Terbakar

BACA JUGA:Niat Basmi Sarang Tawon, Lahan Kebun 3 Hektare justru Terbakar, Berurusan Dengan Polisi

"Pemerintah tidak pernah dan tidak akan pernah menggunakan hukum untuk kepentingan membungkam hak asasi manusia warga negara,” kata Pigai saat memberikan keterangan di Kementerian HAM, Jumat 20 Februari 2026.

Meskipun begitu, Pigai mengatakan hingga kini belum ada kejelasan mengenai bentuk maupun pelaku teror yang dimaksud. Karena itu, ia meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik.

“Kita belum tahu bentuk terornya seperti apa, siapa pelakunya juga belum jelas. Maka ini ranah kepolisian untuk mengungkapnya,” ujarnya.

Pigai juga mengingatkan agar kritik tidak diarahkan pada upaya meniadakan program-program yang menyangkut hak dasar masyarakat, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Pigai juga menyoroti narasi yang mengaitkan program MBG dengan kepentingan politik, termasuk tudingan bahwa program tersebut disiapkan untuk kepentingan Pemilu 2029. Ia menilai, tudingan tersebut tidak berdasar dan justru berpotensi merugikan masyarakat kecil.

BACA JUGA:Tadarus Al-Quran Pagi Selama Ramadan, ASN Kemenag Kabupaten Kaur Perkuat Mental dan Spiritual

BACA JUGA:Gubernur Helmi Hasan Serahkan Bus Sekolah Gratis untuk Kaur, Dorong Akses dan Keselamatan Pelajar

“Program untuk rakyat jangan dipolitisasi. Itu hak masyarakat untuk mendapatkan makan, kesehatan, dan pendidikan,” tegasnya.

Sumber: