BLT DD Rawan Politisasi Kades Petahana // Pilkades 6 Februari 2021

KAUR TENGAH – Pilkades Kaur hampir dipastikan akan digelar pada 6 Februari 2021. Hal ini mengacu kepada keputusan terbaru yang dikeluarkan oleh Dinas PMD Kabupaten Kaur. Jika itu benar, maka Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) lanjutan akan sangat rawan dipolitisasi oleh kepala desa petahana. Terlebih jika kades tersebut akan mencalonkan diri kembali. Kades yang habis masa jabatan Desember 2021, berpeluang untuk ikut dalam pilkades serentak ini nanti. Kerawanan politisasi dana bantuan sosial (bansos) itu juga rawan terjadi pada Pilkada serentak yang akan digelar 9 Desembar 2020 mendatang. Masyarakat meminta kepada semua pihak, tidak mempolitsiasi bantuan untuk kepentingan politik. Peringatan ini disampaikan Hendra (41) pemuka Pemuda Kecamatan Kaur Tengah kepada RKa Minggu (23/8). Akibat politisasi itu, beberapa warga yang semestinya tidak berhak menerima, justru mendapatkan. Seperti penyelenggara pemilu, jajaran bawaslu, pendamping desa, sampai warga yang mempunya tingkat kesejahteraan diatas rata-rata, turut mendapatkan. "BLT DD maupun Bansos yang disalurkan pemerintah mulai dari tingkat provinsi sampai desa ke masyarakat jelang, pilkada dan pilkades rawan dipolitisasi. Padahal uang bantuan tersebut memang diperuntukkan untuk rakyat yang berhak dan sesuai ketentuan," ujarnya. Ia menambahkan, hal ini sangat penting disampaikan, supaya bansos yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat tersebut agar bantuan tersebut tidak dipolitisasi jelang pilkada Desember mendatang. "Bansos ini penggunaanya harus transparan yang diberikan ke masyarakat, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politik," tegasnya. Kita meminta kepada masyarakat dapat sama-sama mengawasi, supaya bantuan sosiali tersebut tidak di politisasi demi mendapatkan dungan dari masyarakat. Apalagi bansos yang di kucurkan pemerintah dari uang rakyat, jangan sampai bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan APBN demi kepentingan politik.(med/**)