Susu Naik Lid, Kasus APD Diserahkan ke Polres

BINTUHAN – Setelah melakukan pengumpulan data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket), jaksa menemukan adanya dugaan penyimpangan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan pengadaan Surat Suara (Susu) Pilkada 2020 di KPU Kaur. Kejari Kaur meningkatkan status pengusutan ke penyelidikan. Namun, untuk dugaan adanya penyimpangan pengadaan APD, sebelum laporan disampaikan ke Kejari Kaur, telah dilaporkan terlebih dahulu ke Polres Kaur. Sesuai dengan aturan, untuk dugaan penyimpangan pengadaan APD diserahkan ke Polres Kaur. Sedangkan untuk pengadaan surat suara tetap ditangani Kejari Kaur. "Dalam laporan yang diterima Kejari Kaur, ada dua permasalahan. Yang pertama pengadaan APD dan yang kedua pengadaan surat suara. Setelah dilakukan Puldata dan Pulbaket, diketahui untuk dugaan penyimpangan pengadaan APD telah ditangani penyidik Polres Kaur," ungkap Kajari Kaur Nurhadi Puspandoyo, SH, MH melalui Kasi Intelijen Kaur A Ghufroni,SH, Kamis (28/1). Pengadaan surat suara dengan anggaran Rp 25 miliar lebih, menurut Kasi Intelijen, ditemukan dugaan penyimpangan. Sesuai hasil Puldata dan Pulbaket dengan cara melakukan pemanggilan pihak yang terkait. Apabila nantinya dalam penyelidikan ditemukan alat bukti dugaan penyimpangan yang cukup, status perkara akan ditingkatkan lagi. Karena itu, akan dilakukan pemanggilan saksi-saksi hingga penyitaan berkas yang dibutuhkan. Sebagaimana diketahui, Kejari Kaur telah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada pada 21 Desember 2020 lalu. Dalam laporan tersebut, ada kerugian negara hingga miliaran rupiah. Dugaan adanya penyimpangan yang dilaporkan yakni pengadaan APD. Mulai dari pembelian masker, faceshield, sprayer pump, fasilitas cuci tangan dan thermometer infared. Dengan jumlah anggaran Rp 3,1 miliar lebih. Bukan hanya itu, dalam laporan yang disampaikan M Fadli Abbas, Senin (21/12), pengadaan surat suara juga dilaporkan. Dikatakan surat suara yang mestinya dicetak 91.213. Namun, kebijakan yang diambil panitia ad hoc sejumlah 91.370. Sehingga terjadi kelebihan cetak surat suara. (ujr)