Wow, Harga Satu Suara Pilkades Tembus Rp 1 Juta

BINTUHAN – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dilaksanakan Minggu 28 Februari 2021 bakal sengit. Ada 115 desa yang akan melaksanakan demokrasi di tingkat paling rendah ini. Menjelang hari H, saat ini beredar kabar harga satu suara ada yang tembus Rp1 juta. Nilai yang sangat fantastis. "Untuk di desa kami, dari informasi yang berkembang, para Cakades (Calon Kades, red) siap memberikan uang mulai dari Rp 500 hingga ada yang Rp 1 juta," ungkap salah seorang warga yang enggan disebut nama. Dikatakannya, di desanya ada tiga kandidat. Masing-masing kandidat siap memberikan uang asalkan memilih dirinya pada saat pencoblosan. Dengan besaran uang yang diberikan bervariasi. Mulai dari Rp 300 ribu, Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Pasar Saoh, Arjus Purnama, SH menyebut hal tersebut tidak masuk akal atau tidak mungkin. "Saya belum dapat informasi adanya siraman para Cakades hingga jutaan rupiah untuk satu suara," kata Arjus, singkat. Logistik Didistribusikan Terpisah, Panitia Pilkades Kabupaten Kaur, kemarin (24/2), menyalurkan logistik Pilkades untuk tujuh kecamatan. Meliputi Kecamatan Nasal, Maje 19, Muara Sahung, Kaur Utara, Padang Guci Hilir, Padang Guci Hulu dan Kecamatan Lungkang Kule. Wajib Terapkan Prokes Di Kecamatan Padang Guci Hilir, Rabu (24/2), dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi menjelang Pilkades. Dihadiri Camat Padang Guci Hilir, Kapolsek Kaur Utara Ipda Guslin Saswondo, Babinsa Koramil 408/02 Kaur Utara, Bhabinkamtibmas Aipda Van Hoten, SH, Kades dan PJs Kades Se- Kecamatan Padang Guci Hilir. Serta seluruh Ketua Panitia Pilkades beserta anggota dan Ketua BPD Se-Padang Guci Hilir. Kapolsek menjelaskan, Rakor ini bentuk sinergitas dan koordinasi untuk menyamakan persepsi. Juga memastikan penerapan protokol kesehatan (Prokes) di hari H. Kapolsek menekankan pembatasan kapasitas pemilih yang mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Kita harus betul-betul mencegah jangan sampai terjadinya kerumunan,” demikian Kapolsek yang merupakan putra daerah Kaur. Cakades "Sawer" Habis-Habisan H-4 jelang pelaksanaan Pilkades Serentak yang akan dilaksanakan 28 Februari 2021, isu politik uang makin santer terdengar. Nominal "saweran" dari kandidat kepada pemilih suara bahkan terbilang fantastis. Angkanya bahkan ada yang mencapai Rp 1 juta per mata pilih. Kabar ini mulai beredar luas di wilayah ex-Kaur Tengah. Informasi ini didapat wartawan Radar Kaur (RKa) dari berbagai sumber yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan. Seperti yang disampaikan ED (35) warga Kecamatan Kaur Tengah. Pilkades di desa tempat tinggalnya diikuti oleh dua kandidat. Namun saat ditemui, ia mengaku belum menerima uang dari kandidat. Ia sendiri memprediksi kedua kandidat akan habis-habisan bahkan diprediksi sama-sama menggunakan politik uang untuk mendulang suara dari mata pilih. Apalagi sejak jauh hari, keluarga kandidat yang menjadi tim sukses cakades telah melakukan pendataan. Untuk pemetaan kekuatan suara. "Belum ada ngasih. Tapi perkiraan bakal ada. Memang cakades sepertinya sangat hati-hati. Terlebih tidak ingin trauma, pilkades diundur terulang lagi. Mungkin H -2 atau H-1, kalau melihat pengalaman sebelumnya. Kabarnya untuk di Kaur Tengah ada yang memberi sampai Rp 700 ribu per kepala. Lalu dengar dari rekan-rekan di kecamatan lain. Yang habis-habisan nyawer itu yang kandidatnya Head to Head," paparnya. Terpisah, TO (40) warga Kecamatan Semidang Gumay mengatakan, penyebab lain tingginya nominal money politik karena mata pilih sedikit. Untuk nominal terkecil berada di angka Rp 350 ribu. Terkait perebutan suara, nominal yang diberikan kepada pemilik hak suara juga berbeda. "Di desa dengan mata pilih sedikit. Perebutan suaranya juga berlangsung sengit. Kandidat akan bersaing 'harga' agar si pemilik hak suara berubah pilihan," ungkapnya. Di Kecamatan Muara Sahung, isu MP juga santer terdengar menjelang pelaksanaan Pilkades. Pemilik hak suara bahkan ada mematok 'harga' suaranya. Dan mengancam akan golput bila tak disawer sesuai nominal yang dikehendaki. Untuk besarannya berkisar di angka Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu per mata pilih. "Tak bisa disalahkan. Praktek MP sepertinya telah menjadi hal biasa di masyarakat. Ada yang sampai mematok harga untuk suaranya dan memilih untuk golput kalau tak dituruti. 1 suara itu sangat menentukan kemenangan kandidat. Jadi ya mau tak mau dituruti," ujar JN (37) warga kecamatan tersebut. Persaingan nominal 'saweran' dalam pilkades juga terjadi di Kecamatan Luas. EL (52) warga kecamatan tersebut mengatakan, kandidat terkuat yang bersaing dalam pilkades masih sangat ditentukan oleh modal uang. Beberapa tahun sebelum pelaksanaan Pilkades. Beberapa diantara kandidat juga terdengar menjual harta benda miliknya. Diperkirakan sebagai modal materi untuk bersaing dalam pesta demokrasi itu. "Kandidat yang dinilai kuat biasanya adalah mereka yang hartawan. Lalu sempat ada kabar kalau ada cakades yang sampai jual tanah atau kebun. Kemungkinan untuk modal dalam pilkades. Mungkin karena gengsi, dijualnya itu beberapa tahun sebelum pelaksanaan pilkades," ceritanya pada RKa. GA (37) warga Kecamatan Kinal berpendapat, salah satu faktor yang membuat cakades mau habis-habisan mengeluarkan modal materi agar dapat duduk di bangku pimpinan desa. Lantaran pesona dari Dana Desa (DD) yang besarannya semakin menggiurkan. Dia bercerita, sebelum adanya bantuan sosial DD, praktik MP memang telah terjadi dalam pilkades. Namun nominalnya belum se-fantastis setelah adanya program DD. "Sejak dulu sudah ada. Namun cuma sebagai ganti uang rokok atau bensin menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kalau saat ini bisa untuk beli beras 1 kaleng, bahkan bisa buat DP (Down Paymen,red) beli sepeda motor baru kalau dirumahnya ada 4 orang mata pilih. Menurut saya yang buat mereka berani habis-habisan. Ya karena adanya DD ini. Kalau DD sudah tak ada, saya bertaruh kalau nominal MP tidak akan seperti sekarang," ujarnya. Politik Uang Tertata Rapi Dengan semakin mendekati Pilkades, masing – masing kandidat kini semakin gencar mencari dukungan. Bahkan, tim sukses calon kepala desa (Cakades) di 11 desa Kecamatan Nasal dan tujuh desa Kecamatan Maje terus mencari peluang untuk mencari dukungan paling banyak. Dengan kondisi ini diduga akan terjadi politik uang untuk mendapatkan dukungan. Satu suara tidak sama, untuk desa – desa yang sengit bandrol permintaan dukungan mencapai Rp 250.000/orang. Untuk wilayah Kecamatan Maje dan Nasal kejadian politik uang ini ditata dengan rapi. Supaya tidak diketahui oleh pihak lain. Hanya tim sukses, kandidat dan penerima tahu permainan ini. Tapi untuk wilayah Maje ada desa yang tidak melakukan politik uang ini. Sebab warga desa ini memang tidak mau, mereka tetap menjaga kekompakan desa. “Saya tidak tahu dengan permainan politik uang di Pilkades ini. Karena sampai saat ini belum ada masyarakat melaporkan atau menyampaikan ke kami kecamatan,” ujar Camat Nasal Sirajudin Aksah, M.TPd. Terpisah, anggota DPRD Partai Golar Burman menegaskan, untuk Pilkades di desanya kemungkinan tidak dengan politik uang, sebab Cakades Tanjung Ganti adalah pasangan suami istri (Pasutri). Ini sebuah bukti warga desanya solid. Mereka ingin menjadikan calon yang dituakan di desa memang baik dan belum ada kelemahan. “Insha Allah Tanjung Ganti tidak termasuk desa yang suka politik uang dalam Pilkades. Kami sejak saya dulu ketika mencalonkan Kades dan menjadi Kades dua priode. Tradisi politik uang untuk Pilkades tidak pernah dilakukan,” tegasnya. (ujr/cw1/yie/mrn)