Sudah Lama Indonesia Dikelola Tanpa Etika Pemerintahan

JAKARTA – Roda pemerintahan harus dijalankan dengan etika dan moral. Tujuannya jelas agar jalannya pemerintahan tak disalahgunakan oleh kekuasaan. Hal tersebut diutarakan Ketua Dewan Penasehat Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prof. Ryaas Rasyid, MA, PhD dalam Seminar Nasional bertema “Quo Vadis Etika Pemerintahan di Indonesia?” di Hotel Arya Duta Jakarta, Sabtu (5/6/2021). Dikatakannya Indonesia sudah lama dikelola tanpa etika pemerintahan. “Pemerintah tidak sungguh-sungguh mencerdaskan kehidupan bangsa. Belum lagi cerita kesejahteraan sosial, masih jauh itu. Mencerdaskan harusnya tercermin dari perilaku pemimpin saat ini, bukannya malah membodohi, kerap mengeluarkan pernyataan tidak bertanggungjawab, kontroversial, bahkan melakukan kebohongan publik. Ini problem besar etika pemerintahan saat ini.” ujarnya. Menurutnya, Praktik pengelolaan pemerintahan jauh dari nilai-nilai etika pemerintahan. Ini suatu situasi moral yang memprihatinkan. Karena orang mulai menganggap janji politik itu sesuatu yang bisa dilanggar karena toh cuma janji. Padahal pendiri bangsa ini berjuang membentuk negara bukan untuk memperbanyak koruptor. Kita melawan penjajah bukan sekadar politis namun juga perjuangan moral. “Orang dulu mati-matian berjuang, berani mati di medan perang karena dorongan perjuangan suci. Pemimpin sekarang harusnya mengerti, jangan asal memimpin. Ada perjuangan moral dan suci. Itulah makanya, kita dirikan MIPI agar terus mengedukasi masyarakat memperkenalkan mana pemerintahan yang baik dan mana pula yang buruk,” tambah Prof Ryaas.