BENGKULU SELATAN (BS), RADARKAUR.CO.ID - Dalam rangka memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten BS. Dinas Sosial (Dinsos) BS kumpulkan seluruh operator tingkat desa dan kelurahan di BS.
Pengumpulan operator ini tidak lain bertujuan untuk memberikan tata cara penginputan data yng benar. Sehingga, ke depannya DTKS ini benar-benar rill dan tidak amburadul seperti selama ini.
Begitupun dengan data penerima bantuan ke depannya memang benar-benar tepat sasaran.
Kadis Sosial BS Efredy Gunawan, S.STP, M.Si mengatakan, pengumpulan seluruh operator desa dan kelurahan ini akan dilakukan selama 16 hari ke depan. Terhitung, sejak Kamis (5/1) hingga Jumat (20/1) mendatang.
BACA JUGA:Buji'an Dusun Jadwalkan Kunjungi Seluruh Desa
BACA JUGA:Kebugaran Jasmani, SMKN 4 Kaur Senam
Bukan hanya diberikan tata cara penginputan data, para operator desa ini juga akan diberikan langsung kode id atau pasword untuk mengakses link DTKS secara online.
Dengan demikian, para operator ini bisa langsung memvalidasi data di via online tersebut.
"Ya, untuk tahap awal kami minta agar para operator desa dan kelurahan ini untuk melakukan validasi DTKS. Kemudian hasil dari validasi yang dilakukan operator desa dan kelurahan tersebut akan kami cek lagi kebenarannya," ujar Kadis.
Efredy mengaku, selema ini DTKS di sangat tidak akurat. Begitupula data masyarakat penerima bantuan yang masih banyak tidak sesuai sasaran.
BACA JUGA:6 Kebijakan Baru MenPAN RB dimulai Januari Ini, Pegawai ASN Kena Dampak Percepatan Pelayanan Pensiun
BACA JUGA:Ikuti Himbauan, SDN 90 Jumat Bersih
Buktinya, pada penyerahan bantuan tahun lalu banyak yang dilakukan pembatalan lantaran tidak sesuai. Yang mana masih ada saja yang merima bantuan padahal orang tersebut sudah meninggal dunia.
Lalu, ada pula penerima bantuan yang posisinya merupakan bertugas sebagi perangkat desa.
"Selama ini masih banyak data yang tidak layak malah menerima bantuan, sementara data yang benar-benar layak malah tidak masuk sebagai penerima bantuan. Untuk itu, ke depannya kami akan pastikan lagi bahwa yang berhak menerima bantuan itu merupakan masyarakat yang benar-benar layak," tuntas Kadis.