JAKARTA, RADARKAUR.CO.ID - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang mengusulkan rekrutmen 1 juta formasi CPNS 2023 ke Kementerian Keuangan.
Menurut Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, jumlah formasi yang diajukan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sekitar 1 juta lebih.
Namun tidak dijelaskan apakah angka tersebut khusus untuk CPNS atau termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, memastikan bahwa penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN). Untuk kebutuhan baik calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pasti akan dibuka pada tahun ini.
BACA JUGA:Persyaratan Pinjaman KUR BRI 2023 Plafon Rp 250 juta Bunga Rendah, Simak Tabel Angsurannya
BACA JUGA:Pendaftaran CPNS 2023 Dibuka 5 Juni, Benarkah? Ini Kata BKN
Namun, karena pengajuan formasi masih dalam tahap proses, ia belum bisa memberikan tanggal pasti mengenai pengumuman penerimaan tersebut.
Anas mengatakan bahwa proses rekrutmen CASN pada tahun 2022 mengalami keterlambatan, dan saat ini sudah mulai berjalan. Sedangkan, untuk rekrutmen periode 2023, pengajuan formasi sedang diajukan.
Sebelumnya, Anas telah mengungkapkan bahwa rekrutmen CASN pada tahun ini akan terbuka untuk umum, bukan hanya melalui jalur sekolah kedinasan.
Namun, seleksi untuk CPNS akan dilakukan secara selektif dan terbatas, sementara PPPK akan disesuaikan dengan kebutuhan.
BACA JUGA:KABAR GEMBIRA! HONORER Guru Meski Tak Dapat THR dan Gaji ke 13, Pasti Diangkat jadi ASN, Asalkan...
BACA JUGA:Sudah Dibuka! Pinjaman KUR Mandiri 2023 Rp 500 Juta, Cek Syaratnya disini
Pemerintah memberikan prioritas kepada talenta digital dalam rangka transformasi digitalisasi melalui arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa pemerintah juga akan membuka formasi untuk jabatan hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya.
Pengadaan ASN tahun 2023 akan dilakukan melalui empat arah kebijakan, yaitu fokus pada pelayanan dasar, memberi kesempatan rekrutmen talenta digital, merekrut CASN secara selektif, dan mengurangi rekrutmen untuk jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.