Tanpa Dana Bantuan bagi Ukraina dan Israel, Kongres AS Loloskan RUU Pendanaan Pemerintah

Kamis 16-11-2023,09:03 WIB
Reporter : Dhery Mahendra
Editor : Muhammad Isnaini

"Resolusi sementara pemerintah dalam dua langkah mencapai tujuan penting untuk menghindari paket belanja besar-besaran yang membawa bencana sebelum liburan Natal," tulisnya di media sosial X.

BACA JUGA:Rencana Besar Penataan Tenaga Honorer pasca Penghapusan tenaga Non ASN, Simak kata Menpan RB

BACA JUGA:Pensiun Asuransi bagi Pengangguran Rusia Naik sebesar 7,5 Persen

Sementara itu, pemimpin Demokrat di majelis tinggi, Chuck Schumer, mengatakan di Senat bahwa dia senang dengan inisiatif Johnson, yang, menurut pendapatnya, mengikuti jalan Demokrat, maju sebuah resolusi mengenai pendanaan sementara pemerintah yang tidak memberikan pemotongan yang sangat tidak seimbang, seperti yang telah diperingatkan oleh perwakilan Partai Demokrat.

Menurut surat kabar The Hill, rancangan undang-undang dua tahap mengenai pendanaan sementara untuk pemerintah AS memiliki peluang besar untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Dalam upaya untuk mengatasi oposisi konservatif, anggota DPR dari Partai Republik menginginkan persetujuan cepat atas tindakan tersebut dengan dukungan Demokrat.

Meskipun perwakilan Partai Demokrat skeptis terhadap pendekatan dua tahap, mereka hampir tidak keberatan, bahkan mengingat tidak adanya ketentuan mengenai bantuan kepada Ukraina dan Israel, catat publikasi tersebut.

BACA JUGA:Heboh Tenaga Honorer Dihapus, Diam-Diam Sri Mulyani Sahkan Aturan Terbaru, 4 Profesi Honorer Ini Semringah

BACA JUGA:Nilai Tukar Dolar Turun di bawah 91 Rubel untuk pertama kalinya sejak Juli, Bahkan Setelah Paket Sanksi ke-12

CNN menyebutkan Biden akan menandatangani rancangan undang-undang tentang pendanaan pemerintah tanpa bantuan kepada Ukraina dan Israel jika Senat menyetujuinya.

RUU Pendanaan Pemerintah ini bertujuan untuk mencegah penutupan pemerintahan di Amerika Serikat, yang dapat terjadi hanya dalam beberapa hari jika Kongres dan pimpinan Gedung Putih tidak mencapai konsensus mengenai pengeluaran anggaran.***

Kategori :