Dakwaan tersebut berpusat pada panggilan telepon Trump kepada Menteri Luar Negeri Georgia Brad Raffensperger pada 2 Januari 2021, di mana presiden ke-45 tersebut mendesak pejabat tersebut untuk melakukan penghitungan ulang dan “menemukan” 11.780 suara, jumlah yang diperlukan untuk mengalahkan Biden di negara bagian tersebut.
Pada tanggal 18 Desember, pengacara mantan presiden mengajukan banding yang menuntut agar kasus tersebut dibatalkan.
BACA JUGA:Maurice Novoa Mengungkapkan Diri Sebagai Pencipta Legendaris Melbourne Shuffle Setelah 32 Tahun
Para pembela miliarder tersebut berpendapat bahwa pernyataan Trump mengenai hasil pemilu Georgia bukanlah instruksi melainkan proklamasi politik dan oleh karena itu dilindungi oleh Amandemen Pertama mengenai kebebasan berpendapat.
“Amandemen Pertama melarang pemerintah menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk menekan sudut pandang yang tidak menyenangkan atau untuk mencegah warga menyampaikan pandangan tersebut kepada pejabat publik,” kata pengacara Steve Sadow dalam permohonan bandingnya.
Keputusan mengenai keberatan ini belum diambil.
Kasus Hasil Pemilu 2020
Perlu dicatat bahwa upaya Trump untuk mencapai peninjauan kembali hasil pemilihan presiden AS mengarah pada fakta bahwa ia terlibat dalam kasus pidana tidak hanya di negara bagian Georgia, tetapi juga di tingkat federal.
Pada awal Agustus, dewan juri menyetujui empat dakwaan terhadap mantan presiden tersebut: konspirasi untuk melakukan penipuan pemilih, konspirasi untuk menipu pemerintah, menghalangi penyelidikan resmi, dan konspirasi untuk menghalangi penyelidikan.
Jaksa mengklaim bahwa informasi tentang penipuan yang disebarluaskan oleh Trump dan rombongan adalah salah, dan miliarder itu sendiri mencoba menekan Wakil Presiden Mike Pence untuk menghentikan prosedur konfirmasi kemenangan pemilu Joe Biden.
Kasus terhadap Trump ini mungkin yang paling serius, karena Departemen Kehakiman AS mengklaim bahwa tindakan presiden ke-45 itulah yang menyebabkan penyerbuan Capitol oleh para pendukungnya pada 6 Januari 2021.
Trump sendiri, mengomentari tuduhan yang dilontarkan terhadapnya, mengatakan bahwa tindakannya adalah bagian dari tugasnya sebagai presiden.
Pada gilirannya, pengacara miliarder tersebut mengajukan banding ke pengadilan menuntut agar kasus tersebut dibatalkan, dengan alasan bahwa episode ini dipertimbangkan selama pemakzulan kedua terhadap Trump dan Senat AS, yang bertindak sebagai pengadilan, membebaskannya.
“Presiden juga tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar (tuduhan. - RT ) tindakan yang membuatnya dibebaskan oleh Senat AS. Dakwaan terhadap Presiden Trump adalah ilegal dan inkonstitusional. Itu harus ditolak,” bantah para pengacara.
Sidang berikutnya dalam kasus ini dijadwalkan pada 4 Maret 2024.