Apa Konsekuensi Geopolitik yang dapat Ditimbulkan oleh Hasil pemilu di Taiwan?
TAIWAN, RADARKAUR.CO.ID - Kandidat dari partai DPP yang berkuasa dan pendukung kemerdekaan Taiwan, Lai Ching-te, memenangkan pemilihan kepala pemerintahan pulau itu dengan perolehan 40,05% suara.
Tempat kedua ditempati oleh perwakilan Kuomintang Hou Yui (33,49%), dan tempat ketiga ditempati oleh pemimpin Partai Rakyat Taiwan Ke Wenzhe (26,46%).
Namun, dalam pemilu parlemen yang digelar bersamaan dengan pemilu presiden, DPP kalah dan kehilangan mayoritas.
Para analis percaya bahwa meskipun ada lobi untuk gagasan kedaulatan pulau itu, presiden terpilih tidak mungkin mengambil langkah radikal dalam masalah ini.
BACA JUGA:Mengapa Kemenangan Lai Ching-te di Taiwan Dapat Memperburuk situasi Geopolitik? Simak Ulasannya
BACA JUGA:Bagaimana situasi Timur Tengah Pasca Serangan AS Terhadap Yaman?
Perwakilan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa dan Wakil Presiden Taiwan saat ini, Lai Ching-te, memenangkan pemilihan presiden yang diadakan pada 13 Januari.
Menurut Komisi Pemilihan Umum Pusat di pulau itu, ia memperoleh 40,05% suara.
Di posisi kedua ada kandidat Kuomintang Hou Yuyi dengan 33,49% dukungan, dan di posisi ketiga adalah pemimpin Partai Rakyat Taiwan (TPP) Ke Wenzhe (26,46% suara). Kedua politisi tersebut mengaku kalah .
Hukum Taiwan tidak mengatur pemungutan suara putaran kedua, sehingga Lai Ching-te dinyatakan sebagai pemenang.
Menurut politisi tersebut, hasil pemilu menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa “antara demokrasi dan otoritarianisme,” rakyat Taiwan “memilih demokrasi.”
“Republik Tiongkok (Taiwan) akan terus bergerak maju, bahu membahu dengan negara-negara demokrasi di seluruh dunia,” ujarnya dalam pidatonya setelah hasil pemungutan suara diumumkan.
Perlu dicatat bahwa selama kampanye pemilu, salah satu isu utama adalah hubungan Taiwan dengan Tiongkok daratan.
Beijing menganggap pulau itu sebagai salah satu provinsinya, namun secara de facto tidak mempunyai kendali atas pulau tersebut.
Dalam beberapa dekade terakhir, kedua belah pihak lebih memilih untuk mempertahankan status quo, namun kepala pemerintahan Taiwan, Tsai Ing-wen, memposisikan dirinya sebagai pendukung kemerdekaan pulau tersebut, yang secara signifikan memperburuk situasi di wilayah tersebut.