Kemudian saaat Nop sebagai Kepala Dinas PUPR menawarkan 9 proyek tersebut kepada MFZ dan ASS dengan komitmen fee sebesar 22 persen.
BACA JUGA:Pasar Kripto Menguat karena Bitcoin dan Altcoin Meraih Momentum
Yakni 2 persen untuk Dinas PUPR dan 20 persen untuk DPRD.
Nop kemudian mengkondisikan pihak swasta untuk bekerja dan pihak PPK untuk menggunakan beberapa perusahaan yang ada di Lampung Tengah.
Kemudian penyedia dan PPK melakukan penandatanganan kontrak di Lampung Tengah.
- Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Rp 8,3 miliar dengan penyedia JP RF
- Rehabilitasi Rumah Wabup Rp2,4 miliar dengan penyedia JP RD
- Pembangunan Kantor Dinas PUPR sebesar Rp9,8 miliar dengan penyedia JP DSA
BACA JUGA:Polres Kaur dan Awak Media Bagikan Ratusan Takjil ke Pengendara, Dilanjutkan Vicon dan Buka Puasa
- Pembangunan Jembatan di Desa Guna Makmur senilai Rp983 juta dengan penyedia JP GR
- Peningkatan Jalan Poros Desa Tanjung Manggus Desa bandar Agung Rp4,9 miliar dengan penyedia JP DSA
- Peningkatan Jalan Desa Balai Makmku guna Makmur sebesar Rp 4,9 miliar dengan penyedia JP AJN
- Peningkatan jalan Unit 16 Kedaton Timur Rp4,9 miliar dengan penyedia JP MDR Corp
- Peningkatan Jalan Letnan Muda M Sidi Junet Rp4,8 miliar dengan penyedia JP PH