JAKARTA, RADARKAUR.DISWAY.ID - Pemerintah secara tegas komitmen menjaga kualitas pendidikan nasional dengan memprioritaskan pembelajaran secara luring (tatap muka) di tengah percepatan transformasi nasional. Kebijakan ini ditegaskan dalam arahan internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Menteri PMK, Pratikno mengatakan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna, krisis global justru dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat transformasi di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar tetap kompetitif.
Di sektor pendidikan, pemerintah menekankan pentingnya menjaga proses belajar mengajar berjalan optimal tanpa gangguan. Pembelajaran tatap muka dinilai sebagai metode paling efektif untuk mencegah learning loss, terutama bagi siswa di jenjang dasar dan menengah.
"Proses pembelajaran harus tetap berjalan normal dan optimal. Jangan sampai kualitas pendidikan menurun,” ujar Pratikno dalam arahannya, di Jakarta, Senin, 23 Maret 2026.
BACA JUGA:Dari Ajudan ke Bupati, Gusril Pausi Jaga Silaturahmi dengan H. Basyirin Ali di Hari Raya
BACA JUGA:Gebrakan Baru! SPPG Jemput Bola ke Sekolah Tawarkan Menu MBG Versi Prasmanan Halal Bihalal
Meski sempat dibahas opsi pembelajaran hybrid yang menggabungkan daring dan luring, pemerintah menilai metode daring belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Evaluasi lintas kementerian menunjukkan bahwa interaksi langsung di kelas masih menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pemahaman dan karakter siswa.
Dan langkah ini juga selaras dengan berbagai program prioritas pemerintah, seperti revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda. Seluruh inisiatif tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas pendidikan secara merata di bawah naungan Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisaintek,"katanya.
Di sisi lain, transformasi digital tetap berjalan di sektor pemerintahan. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), optimalisasi rapat daring, serta kebijakan flexible working arrangement (FWA) terus didorong untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.
Terakhir, strategi yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka untuk menyeimbangkan antara digitalisasi layanan publik dan kualitas pembelajaran siswa. Sekolah luring tetap menjadi prioritas utama, sementara pemanfaatan teknologi difokuskan untuk mendukung efektivitas sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat," pungkasnya.