BANDUNG, RADARKAUR.DISWAY.ID - Pemerintah daerah didorong mengambil peran lebih besar dalam agenda transisi energi berkeadilan di Indonesia. Selama ini, kebijakan energi masih didominasi pemerintah pusat, mulai dari target bauran energi hingga skema pensiun dini PLTU, padahal dampaknya paling dirasakan masyarakat di daerah.
Dorongan ini mengemuka dalam diskusi Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak di Bandung. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membahas pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.
Jawa Barat menjadi sorotan sebagai provinsi dengan konsumsi energi tinggi sekaligus terdampak langsung dari penggunaan energi fosil. Policy brief koalisi masyarakat sipil mencatat belum adanya peta jalan transisi energi berkeadilan di tingkat provinsi. Akibatnya, target pengurangan emisi kerap hanya bersifat administratif tanpa diiringi perlindungan sosial bagi warga terdampak.
Perwakilan RUTE Berkeadilan, Klistjart Tharissa, mengatakan bahwa kebijakan saat ini belum sepenuhnya melibatkan masyarakat.
BACA JUGA:Hari OTDA ke-30, Menjaga Keseimbangan: Tantangan Otonomi Daerah di Era Resentralisasi
BACA JUGA:Indonesia Memasuki Fase survival mode, Purbaya : Tidak Ada Celah Untuk Main-main
“Suara warga terdampak belum benar-benar masuk dalam substansi kebijakan,” ujar Klistjart, di Bandung, Sabtu, 25 April 2026.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Annisa Paramita Wiharani, mengatakan menilai transisi energi bukan sekadar isu teknis, melainkan juga menyangkut aspek politik, ekonomi, dan sosial. Ia menyebut Jawa Barat menghadapi tiga tantangan utama: tingginya kebutuhan energi, besarnya potensi energi terbarukan, serta tekanan lingkungan dan social.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Keberlanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, menyoroti konsumsi energi Jawa Barat yang mencapai hampir 20 persen nasional dan diproyeksikan terus meningkat. Ia mengingatkan bahwa biaya eksternal seperti dampak kesehatan akibat polusi kerap diabaikan dalam perhitungan ekonomi energi.
Dari sisi pemerintah daerah, Dinas ESDM Jawa Barat mengakui keterbatasan fiskal dan kewenangan menjadi kendala utama. Selain itu, penyusunan kebijakan daerah masih bergantung pada arah kebijakan nasional.
Diskusi ini menjadi bagian dari Festival Energi Bersih 2026 yang mendorong kolaborasi lintas pihak guna mempercepat transisi energi bersih yang adil dan inklusif di Indonesia.