JAKARTA, RADARKAUR.DISWAY.ID - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah menanggung beban politik yang besar akibat ambisi politik ayahnya, Joko Widodo (Jokowi). Menurut Didik, posisi politik Gibran merupakan bagian dari eksperimen politik dinasti yang dirancang untuk mempertahankan pengaruh Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Didik menyebut Gibran sebagai "kelinci percobaan" dari eksperimen politik yang berlangsung menjelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi. Ia menilai, posisi Gibran sebagai wakil presiden tidak sepenuhnya lahir dari proses panjang pembentukan kepemimpinan politik, melainkan lebih banyak ditopang oleh popularitas dan kekuasaan politik ayahnya.
"Anak ingusan bernama Gibran patut dikasihani karena berat sekali menanggung beban politik ayahnya," tulis Didik dalam analisisnya.
Menurut Didik, membandingkan Gibran dengan tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta, B.J. Habibie, dan Sultan Hamengkubuwono X merupakan perbandingan yang sangat jauh. Tokoh-tokoh tersebut memiliki perjalanan dan proses pembentukan kepemimpinan yang panjang, sementara Gibran dinilai belum melalui proses serupa.
Ia melihat Gibran bukan merupakan cerminan perjuangan politik dan perjalanan aktivisme yang membentuk seorang pemimpin. Sebaliknya, Gibran berada dalam posisi politik yang tidak sepenuhnya dibangun melalui kapasitas dan perjalanan kepemimpinannya sendiri.
BACA JUGA:Lebih Baik Gibran Mundur Dibanding Dimakzulkan, Pengamat Singgung Reputasi Keluarga Jokowi
Didik menegaskan bahwa aktor utama di balik eksperimen politik tersebut adalah Jokowi. Gibran, menurutnya, menjadi bagian dari ambisi politik sang ayah dan dinamika demokrasi Indonesia yang masih memiliki banyak persoalan.
"Yang menjadi aktor utama adalah ayahnya bukan dirinya. Gibran hanyalah derivasi dari ambisi sang aktor utama tersebut dan menjadi bagian dari permainan politik Indonesia dan demokrasi yang masih compang camping," tulis Didik.
Meski demikian, Didik mengingatkan bahwa Gibran tetap memiliki tanggung jawab pribadi atas pilihan politiknya. Setelah menerima pencalonan, mengikuti kontestasi pemilihan umum, dan memperoleh jabatan publik, Gibran harus menghadapi konsekuensi politik dari keputusan tersebut.
Kekuasaan Pasca Kekuasaan
Didik menjelaskan, eksperimen politik yang melibatkan Gibran berkaitan dengan upaya Jokowi mempertahankan pengaruh setelah masa jabatan presidennya berakhir. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai "kekuasaan pasca kekuasaan", yakni kondisi ketika seorang mantan presiden tetap berusaha mempertahankan pengaruh politik melalui jaringan kekuasaan dan orang-orang yang ditempatkan dalam pemerintahan berikutnya.
BACA JUGA:TOK! 120 Anggota DPR Usul HMP Pemakzulan Gibran
Menurut Didik, setelah gagal memperpanjang masa jabatan melalui wacana tiga periode, Jokowi kemudian menempuh jalur lain untuk mempertahankan pengaruh politiknya. Salah satunya melalui pewarisan kekuasaan kepada anggota keluarga dan penempatan orang-orang yang memiliki kedekatan politik di dalam pemerintahan.
"Seorang presiden yang sudah berakhir kekuasaannya secara konstitusional, tetapi tetap berusaha sekuat tenaga 'ngotot' untuk melanjutkan pengaruh politiknya dan tetap tidak ingin berakhir pengaruhnya," tulis Didik.
Ia menilai praktik tersebut berpotensi menciptakan pusat kekuasaan tandingan bagi presiden yang sedang menjabat. Dalam konteks pemerintahan Prabowo, Didik menyoroti keberadaan sejumlah tokoh yang dinilainya memiliki kedekatan dengan Jokowi, seperti Giring, Raja Juli, dan Kodari.
Didik juga menilai upaya Jokowi mempertahankan pengaruh politik selama dua tahun terakhir menghadapi berbagai hambatan. Menurutnya, dinamika politik yang berkembang, termasuk mencuatnya persoalan penyadapan terhadap presiden, turut memperlihatkan kompleksitas hubungan kekuasaan pascapemerintahan Jokowi.