Bupati Kepahiang Curigai Ada 'Permainan' dalam Distribusi Elpiji 3 Kg

KAUR, RADARKAUR.DISWAY.ID - Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.Ip menduga adanya permainan terkait distribusi gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Kepahiang. Menurutnya, masalah klasik langkanya gas bersubsidi ini terjadi setiap tahunnya setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Bupati menduga adanya permainan di lapangan. Seharusnya, kata Bupati, kuota alokasi sejumlah 3.824 tabung per bulan, ditambah 2.800 tabung untuk menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri sangatlah cukup untuk kebutuhan masyarakat. Namun, faktanya di lapangan masyarakat kesulitan mencari gas elpiji subsidi tersebut diawal Ramadhan ini.

"Kelangkaan gas LPG ini merupakan masalah klasik, terus terjadi setiap hari besar keagamaan. Seharusnya di lapangan sudah melandai, terlebih kuota distribusi ada penambahan dan itu sangat cukup untuk kebutuhan masyarakat kita," ujar Bupati Zurdi Nata di ruang kerjanya Rabu 18 Februari 2026.

Bupati Zurdi Nata menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menelusuri keberadaan pangkalan-pangkalan, apakah benar sesuai dengan alamatnya atau tidak. Data mencatat jumlah pangkalan yang ada di Kabupaten Kepahiang sebanyak 160, seharusnya mampu mencakupi satu pangkalan satu desa dan kelurahan, namun faktanya di lapangan ada desa terdekat tidak memiliki pangkalan gas LPG.

BACA JUGA:Nasib MBG Siswa: Anak SMA Dijatah Rp10 Ribu, Balita dan Siswa SD Kelas Bawah Cuma Rp8.000!

BACA JUGA:PDIP: Program Makan Bergizi Gratis Dipotong dari Alokasi Pendidikan, Bukan Hasil Efisiensi

"Jumlah pangkalan seharusnya melebihi satu desa satu pangkalan, kita khawatir pangkalan ini tidak berada di tempatnya. Contohnya desa ini tidak ada pangkalan, tapi datanya ada, saya perintahkan Dinas Perdagangan melakukan kroscek," tegas Bupati Zurdi Nata.

Bupati melanjutkan, jika ditemukan adanya pangkalan yang tidak berada ditempatnya, atau pangkalan yang menjual gas elpiji tidak di wilayahnya, Pemkab Kepahiang akan merekomendasikan untuk mencabut izin operasionalnya.

"Tentu ini ada permainan, karena sering terjadi. Dinas Perdagangan harus kroscek, jika ditemukan pangkalan yang tidak sesuai di wilayahnya, kita rekomendasikan pencabutan izinnya," tegas Bupati.

Sumber: