Anggota DPR RI Sebut MBG Sarat Korupsi

JAKARTA, RADARKAUR.DISWAY.ID - Anggota DPR RI Wahidin Halim (WH) menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sarat (penuh muatan) korupsi. Menurut pria yang akrab disaa WH ini menyebut, niat program MBG untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia sesungguhnya baik, namun tanpa pengawasan ketat, program ini justru rentan menimbulkan masalah serius.

"Program ini sebenarnya bagus konsepnya. Cuma dalam pengelolaannya sarat korupsi,” tegasnya Anggota DPR RI dapil Banten ini, sebagaimana dikutip dari Instagram @wahidinhalim, Minggu (12/4/2026).

Mantan Gubernur Banten ini menyoroti program MBG setelah terjadi dugaan keracunan massal yang menimpa sekitar 100 pelajar di Banten yang terjadi pada Rabu (8/4/2026). 

Peristiwa itu menimpa siswa SMA/SMK Farmasi, anak TK Al Irsyadiyah, serta santri pondok pesantren WH Tahfidz. 
Para korban mengalami gejala seperti diare, muntah, dan sakit perut hebat beberapa jam setelah mengonsumsi makanan dari dapur penyedia MBG atau biasa disebut SPPG. 

BACA JUGA:Peningkatan BBN dalam Bahan Bakar Langkah Strategis, Kurangi Ketergantungan Impor Bahan Baku Fosil

BACA JUGA:Menteri PU Hormati Proses Hukum di Kejati DKI, Siap Kooperatif

"Kasus ini menjadi alarm serius bagi kualitas pelaksanaan program MBG di Provinsi Banten. Insiden ini bukan sekadar kasus teknis, melainkan indikasi persoalan sistemik dalam pengelolaan program ini. Hampir 100 orang anak. Tengah malam terserang penyakit buang-buang air, perutnya melilit, dan juga ada yang muntah,” kata Wahidin.

Dia mengungkapkan, menu yang diduga menjadi pemicu keracunan adalah telur dengan mayones. 

Namun yang lebih mengkhawatirkan, menurut WH adalah rendahnya alokasi biaya makanan yang berpotensi memengaruhi kualitas bahan dan proses pengolahan. 

“Kalau kita hitung enggak sampai Rp7.000 per porsi untuk satu anak,” ujarnya.

BACA JUGA:Rehab SDN 8 Kaur Dianggarkan 2025, tapi Gagal Dilaksanakan, Kemampuan Manajerial Kadisdikbud Dipertanyakan

BACA JUGA:2 Satgas Desa Penertiban Hewan Ternak Ini mulai Bergerak, Desa Lain Baru Wacana

Ketua Partai Nasdem Provinsi Banten ini juga menyebut bahwa dapur atau SPPG yang memasok makanan berada di dekat kediamannya dan dikelola oleh pihak berizin melalui Yayasan Banten Hebat. 

Menurutnya, insiden ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, bukan hanya penanganan kasus semata. Wahidin pun memastikan akan melaporkan kejadian ini ke Badan Gizi Nasional serta mendorong evaluasi di tingkat pusat.

Sumber: