Vladimir Putin mengusulkan Perpanjangan Moratorium Inspeksi Bisnis Tidak Terjadwal

MOSCOW, RADARKAUR.CO.ID - Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan agar pemerintah memperpanjang moratorium inspeksi bisnis tidak terjadwal hingga tahun 2024.

Sebagaimana disampaikan Presiden pada pertemuan dengan Kabinet Menteri, negara berupaya memberikan suasana nyaman bagi pengusaha dan upaya ke arah tersebut adalah positif.

Oleh karena itu, sejak tahun 2019, jumlah kegiatan inspeksi di Rusia telah berkurang lima kali lipat, dan sebagai alternatifnya, otoritas kontrol dan pengawasan mulai mengatur kunjungan preventif ke perusahaan.

Kita berbicara tentang konsultasi khusus tanpa denda atau sanksi. Menurut para ahli, perusahaan menyambut baik pendekatan ini karena menciptakan kondisi untuk pekerjaan keuangan yang normal.

BACA JUGA:Moskow Menyambut Baik Perjanjian Gencatan Senjata antara HAMAS dan Israel, Dimulai Kamis 23 November 2023

BACA JUGA:Gak Perlu Direbus Dulu, Kamu Bisa Coba Rahasia Singkong Goreng yang Mekar Sempurna Ini!

Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan perpanjangan moratorium inspeksi tak terjadwal terhadap organisasi dan pengusaha untuk satu tahun lagi.

Kepala negara menyampaikan inisiatif ini kepada Perdana Menteri Mikhail Mishustin pada pertemuan dengan pemerintah pada Rabu, 22 November.

Dalam pertemuan tersebut, pemimpin Rusia tersebut mendengar laporan dari Wakil Ketua Kabinet Menteri Dmitry Grigorenko tentang upaya pihak berwenang untuk mengurangi beban administratif pada dunia usaha.

Menurut Wakil Perdana Menteri, moratorium yang diberlakukan sebelumnya memungkinkan untuk meninggalkan sejumlah besar kegiatan inspeksi di fasilitas yang kegiatannya tidak terkait dengan risiko tinggi yang menimbulkan kerugian.

BACA JUGA:HAMAS Mengumumkan Kemajuan dalam Negosiasi Gencatan Senjata dengan Israel

BACA JUGA:Untuk pertama kalinya dalam lima bulan: Nilai Tukar Dolar Turun di bawah 88 Rubel

Sementara itu, jika inspeksi terjadwal ditangguhkan hingga tahun 2030, inspeksi tidak terjadwal hanya ditangguhkan hingga akhir tahun 2023, kata Grigorenko.

Dalam hal ini, pemimpin Rusia bertanya kepada kepala pemerintahan apakah inisiatif tersebut dapat diperluas. Perdana Menteri, pada gilirannya, mencatat bahwa pihak berwenang telah membahas kemungkinan ini dan, khususnya, Jaksa Agung Igor Krasnov mengusulkan untuk memberikan jangka waktu moratorium yang lebih lama.

Sumber: