Money Politic Menguat, Nyali Cakades Ciut

TANJUNG KEMUNING - Pesta demokrasi disemua tingkatan tidak lepas dari isu money politics. Masyarakat sebagai pemilih menilai pesta demokrasi merupakan kesempatan mendapat penghasilan tambahan diluar aktivitas pekerjaan. Bahkan, money politics dianggap sebuah anugerah bagi masyarakat. Tanpa harus bekerja keras, mendapat upah yang lumayan besar. Apalagi, berkembang isu, money politics mencapai Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu perorang. Dapat dibayangkan, jika dalam satu rumah terdapat lima pemilih yang memiliki hak suara. Maka jumlah uang yang diterima melebihi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Calon Kades (Cakades) siap berjuang memenangkan Pilkades, namun lagi-lagi diciutkan dengan isu money politics yang dinanti masyarakat. Banyak Cakades kendur disaat semangat perjuagannya memuncak akibat desas desus money politics. "Dengan adanya money politics ini, justru keinginan masyarakat ada pesta demokrasi tiap bulan. Sehingga, peluang mendapat uang tambahan semakin besar. Kalau perlu pesta demokrasi ini dipersingkat, jangan lima tahun atau enam tahun melainkan setiap tahun," ungkap Musdarwan (51) warga Desa Tanjung Iman II Kecamatan Tanjung Kemuning, Selasa (27/10). Dikatakan Musdarwan, pemerintah berjuang keras untuk membasmi praktek money politics. Namun, pada kenyataannya masyarakat tetap menginginkan hal tersebut. Kandidat yang tidak berani melakukan praktek monye politics sudah dipastikan jauh dari kata berhasil. Sebab, tidak akan mendulang suara sesuai harapan. Masyarakat sudah terbiasa dan memang inilah realita yang terjadi. Tanpa ada modal maka akan mustahil mendapat suara dukungan. Bahkan, hubungan keluargapun tidak mampu menopang suara jika tidak dibarengi uang. "Pesta demokrasi tidak dapat dipungkiri bakal dihiasi praktek money politics. Isu ini juga yang membuat banyak Cakades menjadi ciut nyali untuk melanjutkan misinya," tutup Musdarwan.(xst)