1. Tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN.
Pilihan ini dipertimbangkan karena negara akan menerima dua dampak. Pertama kesejahteraan tenaga honorer dan nominal anggaran yang harus dikeluarkan untuk menjamin upah tenaga honorer.
2. Seluruh tenaga Non ASN diberhentikan seluruhnya.
Jika ini benar-benar terjadi tentu saja akan banyak tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan. Sementara negara juga masih memerlukan SDM yang lebih banyak. Terutama tenaga pengajar yang masih sangat dibutuhkan.
BACA JUGA:Yes, Prafinalisasi Tenaga Non ASN 2022 Kementerian, Bisa Dilihat di Link ini!!
BACA JUGA:Traveller! 7 Pesona Wisata Alam Kaur, Surga Tersembunyi di Bumi Se’ase Sehijean
3. Diangkat sesuai dengan skala prioritas.
Program ini masih menjadi prioritas Pemerintah dengan mempertimbangkan banyak kemungkinan.
Dimana tenaga honorer harus melalui beberapa tahapan seleksi untuk mendapatkan posisi tenaga ASN. Tentu saja ini memerlukan usaha yang lebih ekstra untuk mempersiapkan serangkaian tes pengangkatan ASN atau PPPK.
Menurut Menpan RB dari ketiga pilihan yang dikaji bersama DPR dapat menjadi solusi bersama dalam menghadapi permasah tenaga honorer 2023.
BACA JUGA:Traveller! 10 Wisata Pulau Tersembunyi di Lampung, The New Bali
BACA JUGA:10 Dakwah Islam di Piala Dunia 2022: Qatar usung Tema Toleransi hingga Undang Dr. Zakir Naik
Lalu, bagaimanakah nasib tenaga honorer 2023?
Tiga opsi yang sudah dikaji itu sebetulnya masih mempertimbangkan dengan seksama terkait karir tenaga honorer. Kemenpan RB mengungkapkan rencana dari ketiga opsi itu.
Apabila penawaran yang diajukan Menpan RB diterima, Pemerintah akan lebih memprioritaskan pada perekrutan tenaga honorer (Guru) dan tenaga kesehatan.