RADARKAUR.CO.ID - Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungan optimalisasi hilirisasi sawit yang dilakukan pemerintah.
Termasuk kegiatan peremajaan kebun sawit milik rakyat.
Hal itu disampaikan pada acara Harlah NU Istora Senayan, Rabu 5 Februari 2025.
Dukungan disampaikan lewat Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU).
BACA JUGA:Tips Memilih Pupuk Tepat untuk Kelapa Sawit, Simak Kegunaan KCL MOP
BACA JUGA:Agar TBS Kelapa Sawit Besar dan Berat, Ini 5 Jenis Pupuk yang Wajib Diberikan
PBNU berharap dengan memperkuat ekonomi kelapa sawit akan mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat Indonesia.
Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPP PBNU), Tri Candra Aprianto mengatakan dukungan diberikan karena 67 persen lahan sawit dimiliki oleh warga Nahdliyin.
"LPPNU sangat konsern terhadap agenda hilirisasi sawit, karena lebih dari 67% lahan sawit mandiri dimiliki oleh warga Nahdliyin. Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi," kata Tri dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Memperkuat Ekonomi Kelapa Sawit untuk kemandirian ekonomi Indonesia,".
FGD yang merupakan rangkaian Harlah NU ke-102 hadir sebagai pemantik Guru Besar IPB Prof Dr. Ir Sudarsono MSc, Ketua PBNU KH Miftah Faqih dan Sekjen APKASINDO.
BACA JUGA:Harga TBS Hari Ini di Provinsi Bengkulu, Simak Faktor Penting Harga TBS Kelapa Sawit
"Tentu kami sangat berkepentingan untuk menjadi bagian dalam program pemerintah untuk hilirisasi”, kata Sekretaris LPP PBNU Tri Candra Aprianto, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Memperkuat Ekonomi Kelapa Sawit untuk kemandirian ekonomi Indonesia”.
Lebih lanjut, Candra yang juga Dewan Pakar Asosiasi Petani Kelapa Sawit seluruh Indonesia (APKASINDO) menyampaikan bahwa dibutuhkan strategi dan kolaborasi bersama, tidak hanya petani, pengusaha kelapa sawit tapi juga para praktisi dan akademisi.
"Saya kira ini juga momentum, bagi Indonesia apalagi sekarang Indonesia menang di WTO atas gugatan kampanye negative Uni Eropa. Kita harus merespon perjalanan presiden ke luar negeri juga tidak lepas bicara soal Sawit. Oleh karenanya LPPNU bersama petani mandiri yang selama ini menjadi binaan harus mendapatkan benefit terhadap industry kelapa sawit," paparnya.