“Kalau hari ini masih Januari dan Perbup TPP belum selesai, maka ini harus didiskusikan ulang. Bupati harus turun tangan langsung untuk memastikan Perbup ini dimaksimalkan,” kata Repol.
Bahkan jika APBD 2026 telah disahkan, Repol menilai langkah pergeseran anggaran masih memungkinkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kalau sudah disahkan pun, pergeseran anggaran itu boleh. Misalnya dari 12 bulan menjadi 7 bulan, tidak masalah. Yang penting pelayanan publik tetap maksimal,” ujarnya.
Ia mencontohkan pelayanan di RSUD Kabupaten Kampar yang selama ini dikenal cukup baik, menurutnya tidak terlepas dari perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan.
“RSUD kita dikenal pelayanannya bagus. Salah satu sebabnya karena kesejahteraan pelayannya diperhatikan. Jangan sampai kebijakan TPP ini justru merusak sistem yang sudah berjalan baik,” pungkas Repol.