Padahal, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik terhadap perbankan milik negara. Tanpa penjelasan yang terbuka, kecurigaan akan praktik diskriminatif, permainan oknum, hingga dugaan penyimpangan menjadi sulit dibendung.
Bank Plat Merah di Persimpangan Kepercayaan
Sebagai lembaga keuangan milik negara, bank plat merah memikul tanggung jawab moral dan sosial yang jauh lebih besar dibanding bank swasta. KUR bukan dana komersial murni, melainkan program strategis nasional yang disubsidi oleh negara.
Ketika transparansi dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi bank, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap kehadiran negara dalam melindungi ekonomi kecil.
Sudah saatnya bank-bank pelaksana KUR membuka ruang pengawasan publik yang lebih luas, mulai dari publikasi kriteria penilaian yang mudah dipahami, mekanisme keberatan atau banding bagi pemohon yang ditolak, hingga evaluasi berkala yang melibatkan pemerintah daerah dan komunitas UMKM.
BACA JUGA:Setahun Kepemimpinan Gusril - Hamid, Dampak Pembangunan Mulai Terasa
BACA JUGA:Sambut Bulan Ramadhan, Polsek Tanjung Kemuning Peringatkan Warung Remang
KUR untuk Rakyat, Bukan Sekadar Laporan
KUR tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan tahunan atau bahan presentasi pencapaian kinerja. Ia harus hidup dan dirasakan manfaatnya oleh pedagang kecil, petani, nelayan, dan pelaku usaha rumahan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Mengurai transparansi penyaluran KUR berarti mengembalikan ruh program ini ke tujuan awalnya. Keadilan akses permodalan dan keberpihakan nyata pada ekonomi rakyat. Tanpa itu, KUR berisiko menjadi program besar dengan manfaat yang tidak sepenuhnya menyentuh mereka yang paling membutuhkan.