“Atas nama Gubernur Bengkulu, saya mengajak seluruh kepala daerah yang hadir agar memiliki pemahaman yang jelas terkait program digitalisasi ini, baik dari sisi perencanaan maupun implementasinya. Saya juga ditugaskan oleh Gubernur untuk mengawasi seluruh OPD agar penerapan digitalisasi benar-benar mendukung terwujudnya good governance dan penyerapan anggaran yang lebih baik,” ujar Mian.
Ia menambahkan, TP2DD ke depan akan lebih difokuskan pada percepatan digitalisasi layanan pemerintah, termasuk sektor pembayaran, guna mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
Menurut Mian, pada tahun 2026 Pemprov Bengkulu akan mengoptimalkan berbagai layanan yang memungkinkan untuk didigitalisasi, termasuk layanan pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Ke depan, semua layanan yang bisa dibuat digital akan kita dorong menjadi digital, termasuk UMKM. Saat ini terdapat potensi dana hingga Rp14 triliun untuk pembiayaan UMKM melalui perbankan Himbara, namun tentu harus sesuai prosedur dan memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi digitalisasi di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terpisah, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.PdI menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kaur untuk terus mendorong perluasan sistem pembayaran non-tunai di lingkungan pemerintahan maupun pelayanan publik.
“Digitalisasi transaksi daerah bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang transparansi, efisiensi, dan peningkatan pendapatan daerah. Pemkab Kaur siap mendukung penuh percepatan TP2DD,” ujar Wabup.
Melalui keikutsertaan dalam HLM ini, Wabup berharap Kabupaten Kaur semakin optimal dalam implementasi transaksi non-tunai serta mampu meningkatkan indeks digitalisasi daerah secara berkelanjutan.