Dari berbagai alternatif tersebut, penundaan kebijakan dinilai sebagai solusi paling realistis. Selain memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk beradaptasi, langkah ini juga membuka ruang untuk penataan ulang sistem kepegawaian secara lebih komprehensif.
BACA JUGA:Sekolah Daring Tak Mendesak, Pemerintah Fokus Tatap Muka Siswa
BACA JUGA:Dari Ajudan ke Bupati, Gusril Pausi Jaga Silaturahmi dengan H. Basyirin Ali di Hari Raya
Giri menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak menimbulkan dampak sosial yang luas.
“Kami minta pemerintah memastikan bahwa reformasi fiskal tetap memperhatikan keberlangsungan hidup para pekerja, khususnya tenaga PPPK yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik di daerah,” pungkasnya.