KAUR, RADARKAUR.DISWAY.ID - Pelaksanaan job fit atau uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur telah tuntas. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 4 Mei 2026, sebagai bagian dari upaya penataan dan penguatan birokrasi daerah.
Job fit tersebut diikuti oleh tiga pejabat eselon II yang saat ini menduduki jabatan strategis. Mereka terdiri dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Inspektur Kabupaten Kaur.
Kepala BKD PSDM Kabupaten Kaur, Sastriana SSTP, menjelaskan bahwa seluruh rangkaian pelaksanaan job fit telah berjalan dengan lancar. Proses tersebut juga melibatkan tim penguji yang berkompeten dari tingkat provinsi dan daerah.
Ia menyebutkan, tim penguji berasal dari Pemerintah Provinsi Bengkulu dan unsur Pemerintah Kabupaten Kaur. Di antaranya adalah Asisten III Pemerintah Provinsi Bengkulu Nandar Munadi serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur.
BACA JUGA:PALMEX Jakarta 2026, Dorong Inovasi dan Transformasi Digital Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan
BACA JUGA:Pembelian Sepeda Motor Listrik Disubsidi Rp 7 juta, Purbaya: Insentif bagi 100 Ribu Unit
Sastriana menegaskan bahwa tahapan dan pelaksanaan job fit telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga telah mengantongi izin resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
"Pelaksanaan job fit ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan jabatan yang diemban. Hal ini penting guna meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah serta pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.
Tahapan selanjutnya, hasil dari pelaksanaan job fit akan menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati Kaur dalam menentukan penempatan jabatan. Keputusan tersebut diharapkan mampu menempatkan pejabat sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing.
"Dengan selesainya proses job fit ini, Pemerintah Kabupaten Kaur berharap dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan profesional. Selain itu, penataan jabatan ini diharapkan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kaur," tuturnya.