BACA JUGA:Kejagung Lacak 'Raja Nikel' Orang Dekat Eks Kapolri ke Luar Negeri
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa putusan MK sebelumnya telah mengarahkan persoalan keabsahan dokumen tersebut kepada lembaga peradilan yang berwenang menilainya, yakni PTUN. Perkara itu kemudian diputus hingga tingkat MA.
Karena itu, menurut Yusril, secara hukum persoalan tersebut menjadi sulit untuk kembali dipersoalkan melalui jalur pengadilan yang sama.
Meski demikian, Yusril menegaskan putusan MA dan MK tidak serta-merta menggugurkan status Gibran sebagai Wakil Presiden. Selama belum mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, Gibran tetap menjabat sebagai Wapres.
"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," ujarnya.
Yusril menambahkan, jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, mekanisme konstitusional mengatur bahwa Presiden harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Selanjutnya, MPR akan menggelar pemilihan dalam waktu paling lambat 60 hari sejak menerima surat dari Presiden.