KAUR, RADARKAUR.DISWAY.ID - Pimpinan DPR RI menerima anggota pengusul Hak Menyatakan Pendapat hari ini Rabu 11 November 2026. Sekitar 120 anggota dari 8 fraksi DPR RI menyatakan Hak menyatakan pendapat (HMP) Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan salah satu pimpinan DPR RI, Saan Mustopa.
Pertemuan digelar di ruang rapat Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu siang. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasional Demokrat Saan Mustopa. Turut hadir Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurijal. Menurut Saan, berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, DPR mempunyai Hak Angket, Hak Interpelasi, dan HMP.
"Untuk menyatakan pendapat yang ditandatangi ya ada 120 orang, dengan PDIP 14, Golkar `11, Gerindra 11, Nasdem 19, PKB 18, PKS 28 dan PAN 1, Demokrat 18 orang dengan total 120 anggota dari 8 Fraksi untuk mengusulkan untuk (hak menyatakan pendapat) HMP Gibran," ujar Saan Mustopa.
"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 ," katanya saat membuka pertemuan. Salah satu poin dalam pasal itu, menurut Saan, HMP bisa dilakukan untuk merespons dugaan presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden. Setelah itu, perwakilan masing-masing fraksi menyampaikan usulannya.
BACA JUGA:Lebih Baik Gibran Mundur Dibanding Dimakzulkan, Pengamat Singgung Reputasi Keluarga Jokowi
"Berdasarkan penyampaikan dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang.dari delapan fraksi yang ada," kata Saan. Sebagai catatan, HMP adalah hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat resmi terhadap persoalan kenegaraan tertentu.
Dasar hukumnya adalah Pasal 20A ayat UUD 1945 dan Pasal 79 ayat dan ayat UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah diubah.a. Kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, baik di dalam negeri maupun internasional. b. Tindak lanjut hak interpelasi atau hak angket, apabila DPR sebelumnya sudah menggunakan kedua hak tersebut.
c. Dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
"Terhadap usulan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," ungkap Saan.